Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kukar. (Annur/TimesKaltim)
Timeskaltim.com, Tenggarong – Sebanyak 60 pejabat administrasi dan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya, oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, pada Rabu (7/6/2023). Dalam pelantikan sejumlah pejabat tersebut, memastikan bahwa ada pemisahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Yakni Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang semula berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, kini dipisah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kukar. Sejumlah pejabatnya pun dilantik, mulai dari beberapa kepala bidang hingga posisi sekretaris dinasnya.
Saat dikonfirmasi kepada Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kukar, Fida Hurasani, meskipun sudah terpisah secara nomenklatur, namun Dinas Damkar dan Penyelamatan (Disdamkar dan Penyelamatan) Kukar masih dibawah koordinasi, untuk beberapa waktu kedepan. Hal ini dipastikannya setelah mendapatkan arahan langsung dari Bupati Kukar dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar.
Hal ini dilakukan, lantaran belum ada penunjukan kepala pelaksananya. Sejauh ini hanya Witontro yang baru dilantik sebagai sekretaris Disdamkar dan Penyelamatan. “Pemadam Kebakaran (Damkar) masih dibawah koordinasi kami, pasti saya jalankan sebelum ada keputusan dari pimpinan,” ujar Fida, Rabu (7/6/2023).
Terpisah, Bupati Kukar, Edi Damansyah, pemisahan dua OPD ini lebih kepada untuk memfokuskan tugas dan fungsinya. Mengingat data kebakaran pemukiman dan lahan yang terbilang besar, sehingga fokus dalam hal mitigasi dan penanganannya.
“Sekarang sudah menjadi administrasi sendiri, harapannya agar bisa berkinerja lebih baik,” ujar Edi.
Dengan kata lain, Disdamkar dan Penyelamatan Kukar lebih fokus pada masalah kebakaran pemukiman, lahan dan hutan. Sementara untuk BPBD Kukar lebih kepada kebencanaannya, seperti banjir dan tanah longsor.
Pemenuhan pimpinan Disdamkar dan Penyelamatan Kukar sendiri, dipastikan Edi akan segera dilakukan. Dengan melalui mekanisme seperti evaluasi dan uji kompetensi, ditambah dengan sistem seleksi terbuka. Karena merupakan pimpinan pejabat tinggi pratama. Belum lagi ini akan langsung disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
“Ada jadwalnya sudah (seleksi terbuka), karena kami akan berupaya bagaimana menjaga karir ASN di Kukar ini semua mekanismenya harus kita lakukan,” tutup Edi.
