Angota DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra menyoroti sikap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat bekerja acapkali menggunakan kekerasan dengan penggusuran secara paksa.
Ia menjelaskan, jika Satpol PP berfungsi sebagai sebagai penegak Perda yang sudah dibuat oleh pemerintah bersama DPR, sehingga tidak boleh sewenang-wenang.
“Terkadang memang yang melampai batas sampai ada yang bilang tidak berperikemanusiaan, hanya main angkut saja tanpa memperhatikan pedagang kecil,” ucapnya. (21/6/2023)
Samri menjelaskan, Satpol PP tidak bertugas untuk menghakimi para pedagang melainkan hanya menertibkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga ia sangat menyayangkan adanya tindakan tersebut yang dinilai merugikan masyarakat khususnya yang berjualan
“Modalnya mungkin hasil dari ngutang kan kasihan hasil jualannya tidak seberapa. Kalau mau ditertibkan ya dengan cara yang santun,” jelasnya.
Berkaca dari kejadian seperti itu, politisi PKS ini berpesan kepada Satpol PP dalam menjalankan tugasnya menggunakan pendekatan yang baik.
Ia juga menegaskan agar pemerintah tidak hanya sekedar menggusur namun menyediakan lokasi jualan yang tepat dan ramai pembeli
“Terus pemerintah kalau mau menggusur carikan solusi , jangan cuman gusur karena mereka juga cari makan. Jadi berikan tempat yang memungkinkan jualannya bisa laku dan ramai,” pungkasnya. (Adv/Bey)
