Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyampaikan apresiasi atas peluncuran program GratisPoll yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Menurutnya, program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam memperluas akses pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
“Saya turut bangga dengan peluncuran GratisPoll ini. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Damayanti saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (22/4/2025).
Meski demikian, ia mengingatkan agar euforia atas peluncuran program ini tidak hanya menjadi ajang seremonial semata.
Damayanti menekankan pentingnya kesinambungan program agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta selaras dengan visi Generasi Emas Kaltim yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Euforia peluncuran ini jangan hanya sesaat. Yang lebih penting adalah keberlanjutan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti pentingnya dukungan sarana dan prasarana. Ia menilai, layanan gratis seperti yang diusung dalam program GratisPoll harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Hal ini juga berlaku pada program pendidikan gratis dari jenjang SMA, SMK, hingga S3 yang dijanjikan oleh Pemprov Kaltim.
Selain itu, Damayanti juga mengingatkan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar tidak melupakan peran penting guru dan tenaga pendidik dalam membentuk generasi masa depan.
Ia mencontohkan kasus aksi protes tenaga pendidik di kota tepian (julukan samarinda) pada tahun 2023 lalu, terkait pemotongan insentif guru.
“Pendidikan harus menjadi prioritas. Kita masih ingat, tahun 2023 lalu terjadi aksi besar di Samarinda karena pemotongan insentif guru. Ini harus menjadi pelajaran,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa jika permasalahan seperti ini dibiarkan, akan berpotensi mendorong guru-guru SD dan SMP berpindah ke jenjang Provinsi. Akibatnya, peserta didik di daerah bisa dirugikan.
Menutup pernyataannya, Damayanti berharap seluruh program pemerintah di bidang pendidikan dapat diakselerasi, baik dari sisi peningkatan kualitas layanan, perbaikan infrastruktur sekolah, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
“Semoga ke depan, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bisa bersinergi agar kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, benar-benar terpenuhi,” pungkasnya. (Has/Bey)
