Timeskaltim.com, Samarinda – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mempertanyakan alasan tidak hadirnya Penjabat (Pj) Pemprov Kaltim, Akmal Malik, dalam rapat paripurna (rapur) ke-5 dengan agenda penyampaian hasil Reses (serap aspirasi).
Kepada awak media, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa kegiatan rapur sangat penting. Pasalnya, membahas hasil reses dari lima puluh empat anggota DPRD, yang sudah dilaksanakan di sepuluh Kabupaten/Kota di Kaltim.
Ia menyatakan bahwa seluruh hasil reses yang telah dikumpulkan kemudian dirangkum dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan, yang akan disampaikan dalam rapat paripurna kali ini melalui pandangan umum dari tujuh fraksi.
“Yang hadir harusnya Gubernur, agar mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut dari 3,5 juta penduduk Kaltim yang kami wakili,” ungkapnya kepada wartawan Timeskaltim.com, usai rapur, pada Senin (10/2/2025).
“Kami telah reses dengan menghabiskan banyak biaya. Ketika kami menyampaikan tetapi tidak dihadiri, yang hadir justru staf ahli. Ya jangan gitu, ini ada apa berarti kami tidak apple to apple dong,” ucap pria yang akrab disapa Hamas.
Oleh karena itu, ia sangat tak sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya, apabila Gubernur tidak dapat hadir karena alasan yang mendesak, bisa di delegasikan kepada Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Kaltim.
“Kalau keduanya tidak bisa, maka bisa ditugaskan kepada badan perencanaan daerah. Karena memang hasil reses ini nanti akan masuk kepada badan perencanaan daerah,” sambung Hamas.
Ia juga menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif merupakan mitra kerja. Sehingga kehadiran Gubernur dalam mendengarkan hasil reses anggota DPRD Kaltim sangat penting.
Diakhir politisi Partai Golkar ini membeberkan bahwa tidak hanya membahas hasil reses. Menurutnya ada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), kunjungan dinas luar rapat Panitia Khusus (Pansus), rapat Kelompok Kerja (Pokja) dan hal-hal penting lain nya.
“Maksud saya di dengar ini loh, rasanya enteng baget kalau yang datang hanya staf ahli. Maka dari itu, sebagai pimpinan saya menyampaikan bahwa saya tidak mau seperti itu, harus ada pendelegasian dengan alasan yang jelas dan batas-batas keputusanya apa,” tutup Hamas. (Has/Bey)
