Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. (Berby/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim merasa prihatin atas minimnya pemahaman dan kepedulian para pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.
“Dalam hal edukasi dan sosialisasi, banyak pelaku usaha yang belum peduli dan paham soal kewajiban sertifikasi halal,” ujarnya, baru-baru ini.
Dirinya mendesak pemerintah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara terstruktur, sistematis, dan masif tentang kewajiban sertifikasi halal.
“Edukasi ini perlu melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari RT, kelurahan, hingga kecamatan,” jelasnnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memfasilitasi 100 pelaku usaha dengan risiko tinggi untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya.
Namun, ia khawatir target 100 persen sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Samarinda tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Oleh karena itu, kami meminta partisipasi Pemkot (Pemerintah Kota) Samarinda terutama dalam hal anggaran,” terangnya.
Politisi asal PKS ini menyatakan bahwa penting bagi Pemkot Samarinda mengalokasikan anggaran untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan risiko rendah agar dapat memperoleh sertifikasi halal.
“Dengan alokasi anggaran dari Pemkot, diharapkan UMKM yang memiliki risiko rendah dapat difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga seluruh pelaku usaha di Samarinda dapat memenuhi kewajiban ini,” tandasnya. (Bey)
