Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti.(Topan Setiawan/ Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Persoalan minimnya pemahaman guru terkhusus Samarinda, terhadap transisi perubahan kurikulum 2013 atau K-13 menuju kurikulum merdeka kian mencuat. Akibatnya, sebagian SD/SMP/SMA/Madrasah masih menerapkan teknis kurikulum sebelumnya. Hal tersebut ditanggapi Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti.
Ia menerangkan, seharusnya para guru disiapkan untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas metode pengajaran. Sehingga, pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat terwujud, mengingat Kota Samarinda merupakan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.
“Jadi, akhirnya para guru ini, bukan disibukkan bagaimana cara meningkatan kualitas dan membenahi pendidikan anak-anak, tetapi malah bagaimana mereka disibukan dalam memahami kurikulum baru,” ungkap politisi Partai PKB ini kepada Timeskaltim.com, Selasa (4/10/2022) siang.
Ia menyoroti, perubahan kurikulum sebelumnya belum memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Namun, jelas dia, para guru dihadapkan dengan adaptasi kurikulum baru. Sehingga menyulitkan para guru yang masih tahap penyesuaian.
“Padahal, kurikulum sebelumnya belum kita rasakan. Sudah disodorkan dengan kurikulum yang baru,” ucapnya.
Karena, Ia menilai, sebagian guru masih belum memahami secara menyeluruh kurikulum yang diberikan. Hal tersebut, malah menjadi hambatan sebagian sekolah, terhadap metode pengajaran para guru kepada anak didiknya.
“Karena tak semua guru cepat respon, terhadap kurikulum yang baru ini. Kan itu butuh proses, menyesuaikan kondisi, bahan ajar dan pemahaman guru masing-masing” ungkapnya.
Tak tanggung-tanggung, Politisi Wanita yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD Samarinda ini juga, mengkritisi pergantian kebijakan tak memberikan imbas baik terhadap kualitas pendidikan. Hal tersebut, malah menyulitkan para guru untuk membenahi proses acuan belajar, menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
“Setiap ganti pemimpin pemerintahan, ganti menteri pasti juga mengganti kebijakan kurikulum pendidikan. Jadinya, guru malah menjadi sibuk memahami pergantian kurikulum ketimbang meningkatkan kualitas pendidikan,” ketusnya sembari menutup.(Adv/Wan)
