Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDiskominfo Provinsi Kaltim

Pemprov Kaltim Gelar Kick Off Meeting PPSP 

276
×

Pemprov Kaltim Gelar Kick Off Meeting PPSP 

Sebarkan artikel ini

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi. (Diskominfo Kaltim)

Timeskaltim.com, Samarinda – Pemprov Kaltim menggelar Kick off meeting yang digelar secara hybrid yakni daring dan luring, dengan tema Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2022. Agenda berlangsung di ruang Heart Of Borneo (Hob) Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.

Acara pun dihadiri dan dibuka langsung  oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi yang juga selaku Ketua Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Kaltim.

Riza Indra Riadi mengatakan kick off meeting ini merupakan semangat untuk mewujudkan pembangunan AMPL yg lebih baik lagi. Didasarkan pada semangat memberikan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kaltim. 

“Dalam visi Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi, khususnya dalam misi ketiga yaitu Berdaulat dalam Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan. Ini juga didorong semangat memberikan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Riza dihadapan awak media, Selasa (31/5/2022).

Dijelaskan Riza, bahwa pada 2020 Pokja AMPL Provinsi Kaltim telah menjalankan perannya mengawal implementasi pembangunan AMPL di kabupaten/kota se-Kaltim. Dimulai dari memfasilitasi penyusunan baseline dan dilanjutkan dengan pendistribusian target pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten/kota di Kaltim.

Lanjutnya, Pemprov Kaltim sampai dengan 2024 pada sektor air limbah domestik menargetkan tidak ada lagi rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS), serta 90 persen akses layak layanan air limbah, termasuk didalamnya adalah 15 persen akses aman.

“Yang perlu menjadi perhatian, belum seluruh kabupaten/kota di Kaltim mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sanitasi. Seharusnya minimal 2 persen dari APBD di masing-masing daerah. Karena jika tidak, bagaimana untuk membangun sarana dan prasarana sanitasi baru, memelihara yang sudah dibangun saja akan sulit,” pungkasnya. (MFA/adv/Diskominfokaltim)