Timeskaltim.com, Jakarta — Keberhasilan pengelolaan Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka anggaran yang digelontorkan setiap tahun, melainkan dari seberapa besar dampak perubahan nyata dan kemandirian yang tercipta di tengah masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menyikapi alokasi Program Kemaslahatan BPKH tahun 2027 sebesar Rp260 miliar.
Berdasarkan pengalamannya saat turun langsung menyapa konstituen di berbagai daerah di Kalimantan Timur, legislator Partai Golkar ini mengaku kerap menyaksikan kiprah luar biasa dari kalangan ibu-ibu majelis taklim yang bergerak aktif membantu sesama meski dengan keterbatasan sumber daya.
“Ketika saya turun ke tengah masyarakat, saya bertemu banyak ibu-ibu majelis taklim yang sangat aktif membantu sesama dengan sumber daya yang terbatas. Ada yang bergotong royong membantu anak-anak agar tetap bisa bersekolah,mendampingi keluarga kurang mampu, hingga menggerakkan roda kegiatan ekonomi umat. Mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan Program Kemaslahatan BPKH bisa menjadi salah satu jalan untuk memperkuat gerakan-gerakan baik ini,” ungkapnya.
Agar penyaluran program di lapangan berjalan efektif dan berkeadilan, Hetifah menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan berbasis data yang akurat, transparansi dalam proses distribusi, serta kolaborasi erat antara mitra BPKH dengan organisasi kemasyarakatan yang memahami persoalan akar rumput di daerah.
“Saya ingin program ini tidak berhenti sebatas pada pemberian bantuan sesaat, tetapi mampu melahirkan kemandirian berkelanjutan. Anak-anak bisa terus bersekolah, kaum perempuan semakin berdaya secara ekonomi, kualitas pesantren semakin meningkat, dan masyarakat rentan mendapatkan perlindungan yang jauh lebih baik. Inilah hakikat kemaslahatan yang sesungguhnya,” tegas Hetifah.
Ia pun berharap sinergi strategis antara DPR RI, BPKH, pemerintah daerah, serta elemen organisasi kemasyarakatan terus diperkuat agar amanah pengelolaan keuangan haji mampu menghadirkan harapan, kesempatan, dan peningkatan taraf hidup bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Timur.
“Dana umat harus kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Mari kita pastikan setiap rupiah yang dikelola dengan penuh amanah mampu menghadirkan harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan Timur,” tutupnya.(Wan)













