Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Desman Minta Pemkab Kukar Segera Isi Jabatan Kepala Dinas Definitif

3
×

Desman Minta Pemkab Kukar Segera Isi Jabatan Kepala Dinas Definitif

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto.

Timeskaltim.com, Kutai Kartanegara – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, meminta pemerintah daerah mempercepat pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Menurutnya, keberadaan kepala dinas definitif diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, terutama pada OPD yang menangani urusan teknis.

Desman mengatakan, pengisian jabatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif. Namun, kepala daerah diharapkan segera mengevaluasi posisi yang belum memiliki pejabat definitif.

“Saya kira itu menjadi bagian dari ruang evaluasi di jajaran eksekutif. Tentu kita serahkan sepenuhnya kepada eksekutif, dalam hal ini kepala daerah, untuk segera mengisi kekosongan jabatan kepala dinas, khususnya yang belum definitif,” ujarnya, Jumat (30/10/2026).

Ia memahami penentuan pejabat membutuhkan pertimbangan matang agar posisi strategis tersebut diisi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

“Kita memahami mungkin mereka juga ingin mendapatkan sumber daya manusia atau calon-calon terbaik untuk menempati posisi kepala dinas, terutama pada jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pelayanan dan sebagainya,” katanya.

Meski demikian, Desman mengingatkan status Plt memiliki keterbatasan dalam menjalankan kewenangan, terutama terkait pengambilan kebijakan dan urusan teknis pemerintahan.

“Kalau menyangkut pelayanan teknis, saya kira hal ini harus segera dipikirkan agar kepala dinas definitif bisa ditetapkan. Sebab, kalau hanya berstatus Plt, memang ada keterbatasan dalam urusan dan pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Ia berharap evaluasi dan pengisian jabatan segera dilakukan agar setiap OPD memiliki kepemimpinan yang sesuai kebutuhan organisasi. Dengan demikian, pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.(Adv/By)