Timeskaltim.com, Samarinda — Anggota DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 harus menghasilkan data yang tidak hanya lengkap secara statistik, tetapi juga benar-benar dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Hetifah saat memberikan sambutan dalam Diskusi Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS RI di Ballroom Hotel Swiss-Bel Samarinda, Sabtu (5/9/2026). Kegiatan ini mempertemukan BPS, petugas sensus dan mitra BPS, pendamping PKH, TKSK, PSM, pelaku usaha dan UMKM, mahasiswa, serta masyarakat.
Menurut Hetifah, kualitas sensus sangat ditentukan oleh kualitas data di lapangan. Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada persoalan teknis pendataan, tetapi perlu melihat langsung berbagai kendala yang dihadapi petugas ketika berhadapan dengan masyarakat dan pelaku usaha.
“Data itu bukan sekadar angka. Di balik setiap angka ada usaha masyarakat, ada pekerja, ada keluarga, dan ada aktivitas ekonomi yang harus kita pahami dengan benar. Kalau datanya keliru, kebijakan yang lahir juga bisa keliru,” ujar Hetifah.
Ia menilai keterlibatan berbagai unsur dalam diskusi tersebut menjadi penting karena ekosistem ekonomi di daerah sangat beragam. Pelaku UMKM, usaha rumah tangga, pekerja informal, hingga usaha yang belum tercatat secara optimal perlu mendapatkan ruang dalam proses pendataan.
Hetifah juga mendorong agar BPS terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Sosialisasi harus menjelaskan secara sederhana mengapa sensus penting dan bagaimana data yang dikumpulkan akan digunakan.
“Jangan sampai masyarakat merasa didata tetapi tidak tahu untuk apa. Kita harus bisa menjelaskan bahwa data ekonomi yang baik akan membantu pemerintah melihat kondisi riil masyarakat dan menentukan program yang lebih tepat,” katanya.
Di sisi lain, Hetifah menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BPS sebagai lembaga yang memegang peran strategis dalam penyediaan statistik nasional. Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya semakin banyaknya kebutuhan data, tetapi juga semakin cepatnya perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Ia berharap hasil evaluasi Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi masukan konkret untuk memperbaiki metode pendataan, meningkatkan kapasitas petugas, memperkuat pemanfaatan teknologi, serta memastikan hasil sensus dapat terintegrasi dengan kebutuhan perencanaan pembangunan di pusat maupun daerah.
“Kita ingin BPS semakin kuat, datanya semakin berkualitas, dan yang paling penting, datanya terasa manfaatnya. Pemerintah membutuhkan data yang cepat dan akurat, sementara masyarakat membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi mereka. Di situlah pentingnya Sensus Ekonomi 2026,” tegas Hetifah.(Wan)
