Timeskaltim.com, Kukar – Peringatan Hari Kartini dimaknai sebagai pengingat bahwa perjuangan perempuan belum selesai, terutama dalam memastikan kebijakan yang lebih adil dan berpihak. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Komisi IV, Sri Muryani, usai mengikuti Diskusi Publik “Aksi Kartini Kukar” di Tenggarong, Kamis (30/04/2026).
Menurutnya, semangat Kartini masih relevan di tengah kondisi saat ini, di mana perempuan telah memiliki ruang lebih luas untuk berkembang, termasuk di dunia politik dan legislatif.
“Perempuan itu harus maju dan berpendidikan. Sekarang kita sudah diberi ruang yang lebih luas, bahkan bisa masuk ke legislatif dan berbagai bidang lainnya,” ujarnya.
Ia menilai, kehadiran perempuan di parlemen bukan sekadar pelengkap, melainkan memiliki posisi strategis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan anak.
“Di legislatif, kita sebagai pembuat kebijakan bisa lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya perempuan yang masih mengalami keterbatasan,” katanya.
Sri Muryani juga menyoroti masih tingginya persoalan yang dihadapi perempuan di daerah, mulai dari kekerasan hingga pelecehan seksual yang bahkan terjadi pada usia dini. Isu tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan program dan anggaran daerah.
“Saya sempat mempertanyakan kenapa tidak ada program khusus yang benar-benar menjadi prioritas untuk perempuan, padahal banyak yang masih termarginalkan,” ungkapnya.
Ia menyebut, komunikasi yang terbangun antara legislatif dan pemerintah daerah mulai membuka ruang bagi hadirnya program-program pemberdayaan perempuan, meski belum sepenuhnya menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada perempuan kepala keluarga yang jumlahnya cukup besar di Kukar. Kelompok ini dinilai membutuhkan dukungan konkret agar mampu bertahan sekaligus berkembang secara ekonomi.
“Perempuan kepala keluarga ini perlu dibina dan diberi dukungan. Tanpa anggaran, tentu sulit bagi mereka untuk berkembang,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong berbagai program tersebut.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran, tentu kita harus lebih selektif. Padahal kebutuhan di masyarakat, terutama perempuan, sangat banyak,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan lain seperti pernikahan siri, kekerasan terhadap perempuan, hingga pernikahan usia dini yang masih terjadi dan berdampak jangka panjang.
“Pernikahan siri itu sangat merugikan perempuan, begitu juga dengan kekerasan dan pernikahan usia dini yang masih terjadi,” katanya.
Sebagai penutup, Sri Muryani mendorong perempuan, khususnya generasi muda, untuk terus meningkatkan kapasitas diri sebelum terjun ke ruang publik dan kepemimpinan.
“Perempuan harus terus meng-upgrade diri, memperluas wawasan, dan memahami bidang yang ingin digeluti agar bisa benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan,” tutupnya. (Rob/Pii)
