Timeskaltim.com, Kukar – Isu pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mencuat di sejumlah daerah turut menjadi perhatian di Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memastikan belum ada rencana untuk melakukan langkah tersebut.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pengurangan tenaga P3K merupakan opsi terakhir yang sebisa mungkin dihindari oleh pemerintah daerah.
“Pengurangan P3K merupakan langkah terakhir yang sangat berat dan sebisa mungkin akan dihindari,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (10/04/2026).
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah akan mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh, termasuk terhadap kesejahteraan para tenaga P3K yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.
“Setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh,” katanya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Kukar mencatat belanja pegawai mencapai sekitar Rp2,7 triliun. Anggaran tersebut telah dialokasikan dan diharapkan sejalan dengan peningkatan kinerja aparatur sipil negara.
“Anggaran ini tentu harus sejalan dengan peningkatan kinerja, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah memberikan kepastian kerja bagi tenaga P3K melalui perpanjangan masa kontrak dari satu tahun menjadi lima tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan tenaga kerja.
Dengan jumlah ASN di Kukar yang mencapai sekitar 18.000 orang, Aulia berharap seluruh aparatur, termasuk P3K, dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami berharap seluruh ASN, termasuk P3K, dapat bekerja optimal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (Rob/Pii)
