Timeskaltim.com, Balikpapan — Upaya memperkuat kesadaran demokrasi di tingkat masyarakat terus dilakukan melalui berbagai forum. Salah satunya melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang digelar Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, di Kecamatan Balikpapan Tengah, Sabtu (14/3/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Transparansi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis”, sebuah tema yang dinilai krusial dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berjalan secara terbuka, akuntabel, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai proses pemilihan umum. Lebih dari itu, demokrasi juga harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan program, hingga pengelolaan anggaran.
Menurutnya, transparansi merupakan kunci utama untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan sekaligus memiliki ruang untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
“Demokrasi tidak berhenti pada saat masyarakat memilih pemimpin. Demokrasi juga harus hidup dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu transparansi dalam perencanaan dan penganggaran sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui sekaligus mengawasi bagaimana anggaran daerah digunakan,” ujar Damayanti di hadapan peserta kegiatan.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan bagian dari praktik demokrasi yang substansial. Ketika masyarakat memahami proses perencanaan dan penganggaran, maka kontrol sosial terhadap pemerintah akan semakin kuat.
Lebih lanjut Damayanti menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi, sekaligus mendorong pemerintah agar lebih akuntabel dalam menjalankan kebijakan.
“Ketika proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui prioritas pembangunan yang dirancang pemerintah. Dari situ masyarakat juga bisa memastikan apakah kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan publik,” pungkasnya.
