Timeskaltim.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan perombakan struktur birokrasi sebagai bagian dari penataan organisasi pemerintahan. Sebanyak 124 pejabat di lingkungan Pemkab Kukar resmi dilantik pada Jumat (06/02/2026), di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.
Pelantikan tersebut dipimpin langsung Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin. Pejabat yang dilantik berasal dari berbagai jenjang, mulai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, hingga Pengawas, sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah jabatan strategis mengalami rotasi. Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong, Martinayulianti, dipercaya mengisi jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Sementara Heriansyah yang sebelumnya menjabat Inspektur Inspektorat Daerah kini menempati posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Perubahan juga terjadi pada Rinda Desianti yang bergeser dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Sosial. Ridha Darmawan dilantik sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan setelah sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kukar. Adapun Muhammad Taufik berpindah dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ke Dinas Perkebunan.
Rotasi lainnya menyentuh Thauhidi Afrilian Noor yang kini menjabat Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, setelah sebelumnya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Maman Setiawan dipercaya memimpin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana usai menjabat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan menjaga kinerja aparatur tetap optimal.
“Proses peremajaan melalui mutasi dan rotasi merupakan hal yang lumrah dalam organisasi pemerintahan daerah. Kita berharap dengan semangat baru ini, implementasi visi besar Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030 dapat berjalan dengan baik,” ujar Aulia.
Menurutnya, pergeseran jabatan juga menjadi langkah strategis untuk mencegah aparatur terjebak dalam zona nyaman yang berpotensi menurunkan produktivitas kerja.
Terkait masih adanya sejumlah OPD yang belum diisi pejabat definitif, Aulia memastikan pengisian jabatan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Panitia seleksi, kata dia, akan segera dibentuk dalam waktu dekat.
“Meskipun manajemen talenta sudah mulai kita terapkan, namun belum sepenuhnya utuh. Karena itu, seleksi terbuka tetap harus dilaksanakan untuk OPD yang masih kosong,” jelasnya.
Aulia menargetkan proses seleksi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Dalam bekerja, kita harus berlandaskan data. Untuk mengintervensi masyarakat miskin, misalnya, kita membutuhkan data desil 1, 2, dan 3. Tanpa data yang tepat, intervensi tidak akan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kesalahan data akan berdampak langsung pada kesalahan kebijakan dan intervensi pemerintah. “Kesalahan data akan berujung pada kesalahan intervensi. Ini yang harus kita benahi bersama,” tutup Aulia. (Rob/Pi)
