Timeskaltim.com, Samarinda – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Fitrah Firnanda, memastikan bahwa tahun anggaran 2026 akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan jalan raya.
Fitrah juga mengatakan kebijakan ini menjadi program prioritas guna mendukung akses kelancaran aktivitas dan konektivitas antar daerah.
“Untuk tahun 2026 prioritas kami dengan pagu APBD yang tersedia adalah memaksimalkan pelayanan jalan serta pemeliharaan rutin agar kondisi infrastruktur tidak banyak yang rusak,” ungkapnya.
Firnanda menjelaskan bahwa peningkatan kualitas jalan di kawasan Kaltim diharapkan
berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga seiring dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara.
Ia menyebut, Pemrov Kaltim akan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan seefisien mungkin untuk program yang memberikan dampak langsung bagi kenyamanan publik.
“Ya ini kita harapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin pesat seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara,” ucapnya.
Berdasarkan anggaran sekitar Rp850 miliar yang tersedia, alokasi anggaran untuk penanganan fisik jalan digelontorkan sebanyak Rp600 miliar.
Titik jalan yang difokuskan yaitu merampungkan jalan penghubung strategis, seperti ruas Sotek menuju Bongan dan jalur Kutai Timur ke arah Berau.
“Pemantapan akses di kedua jalur tersebut sangat penting karena menjadi urat nadi pergerakan barang dan jasa antarkabupaten di Kaltim,” terangnya.
Mengenai infrastruktur, Firnanda menambahkan bahwa kemantapan jalan provinsi di Kalimantan Timur telah mencapai angka 83 persen.
Hal itu dikatakan harus dipertahankan dan
ditingkatkan melalui skema pemeliharaan berkala agar mobilitas masyarakat tidak terganggu oleh kerusakan badan jalan.
“Sehingga fokus kita tahun depan ya untuk perbaikan jalan dan ini lebih mendesak mengingat tingginya intensitas lalu lintas logistik yang melintasi jalur-jalur utama provinsi,” tegasnya.
Terakhir, Dinas PUPR Kaltim kata Firnanda akan terus menganggarkan untuk program pengendalian banjir di beberapa titik rawan.
“Porsi anggaran untuk pengendalian banjir pada tahun depan tidak terlalu besar dibandingkan dengan alokasi kebinamargaan,” tutupnya. (Has/Bey)
