Timeskaltim.com, Samarinda – Ketua Dewan Pimpinan PKB Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, menegaskan bahwa Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB bukan sekadar agenda organisasi.
Melainkan momentum strategis untuk memperkuat kesiapan politik partai menghadapi dinamika baru di Kaltim, khususnya pasca beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Muswil ini menjadi ruang penyegaran kepengurusan sekaligus konsolidasi menuju persaingan politik yang semakin ketat. Kader PKB harus siap menjalankan mandat partai, dimana pun ditugaskan,” ujar Syafruddin disela acara Muswil PKB Kaltim, di Hotel Grand Senyiur Kota Balikpapan, pada Senin (8/12/2025).
Senator senayan (julukan DPR RI ) itu juga menargetkan PKB Kaltim wajib meraih sebelas kursi untuk di DPRD Provinsi Kaltim pada Pemilu 2029 mendatang.
Menurutnya, peningkatan signifikan perolehan suara di berbagai daerah, termasuk lonjakan kursi dari satu menjadi empat di Balikpapan, menjadi modal penting untuk mencapai target tersebut.
“Ini bukti kerja politik kami membuahkan hasil. Ke depan, kami fokus pada politik kepeloporan, kehadiran, dan keteladanan,” tegasnya.
Syafruddin juga menjelaskan, selain sebagai kegiatan konsolidasi internal. Kegiatan Muswil yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPW, pimpinan DPC dari sepuluh Kabupaten/Kota, serta kader dari seluruh wilayah itu juga menjadi forum perumusan program-program konkret PKB, dalam menghadapi dinamika politik Kaltim.
“Kader PKB harus selalu siap berhikmat di manapun, dan dalam situasi apapun. Itulah komitmen perjuangan kami,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, menyebutkan bahwa Muswil merupakan wahana untuk memperkokoh barisan PKB di Kaltim. Agar semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Muswil tidak boleh dipandang sebagai rutinitas. Ini momentum untuk memperkuat struktur dan memperkuat kehadiran PKB sebagai solusi masyarakat,” ungkapnya.
Hanif juga menilai kepemimpinan Syafruddin telah membawa perkembangan positif bagi PKB Kaltim.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa keberadaan IKN akan menjadikan Kaltim sebagai pusat kompetisi politik nasional.
“Tantangannya akan jauh lebih besar. PKB harus kreatif, masuk ke jejaring pemuda, membawa isu-isu baru, namun tetap menjaga basis tradisi,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa PKB tidak lagi menggunakan mekanisme pemilihan langsung untuk menentukan ketua wilayah.
Sejak Muktamar 2024, PKB menerapkan sentralisme demokrasi, yaitu pengumpulan aspirasi dari daerah, namun keputusan tetap berada di tangan DPP.
“Semua calon dipetakan berdasarkan monitoring kinerja, akuntabilitas, dan kekuatan struktur. Keputusan bersifat objektif dan terukur,” jelasnya.
Kendati demikian, Muswil tetap membuka ruang bagi peserta untuk mengusulkan nama tambahan yang akan dipertimbangkan oleh DPP.
