Timeskaltim.com, Kukar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menegaskan bahwa penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak akan menghentikan roda pembangunan daerah. Meski APBD turun signifikan dari Rp11,1 triliun menjadi Rp7,116 triliun, ia memastikan program-program dalam misi besar “Kukar Idaman Terbaik” tetap dilanjutkan.
Penetapan anggaran tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna ke-29 bersama DPRD Kukar pada 28 November 2025. Penurunan anggaran memaksa pemerintah melakukan penyesuaian perencanaan tanpa mengubah fokus pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Sunggono menjelaskan bahwa 17 program dedikasi dalam Kukar Idaman Terbaik akan tetap dijalankan meski beberapa target kemungkinan harus disesuaikan.
“In sya Allah tetap berjalan, meskipun capaian targetnya mungkin belum seluruhnya sesuai yang direncanakan. Kita upayakan berjalan sambil menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Sunggono saat diwawancarai pada Minggu (30/11/2025).
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Kukar menegaskan fokus utama tetap pada pencapaian indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra OPD dan RPJMD. Pemerintah juga memastikan penggunaan anggaran diprioritaskan pada program yang langsung menjadi kewenangan daerah.
“Dengan APBD sebesar Rp7,116 triliun, mungkin belum bisa disebut optimal, tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Yang terpenting, target-target kinerja bisa kita penuhi terlebih dahulu,” lanjutnya.
Dari berbagai program yang berjalan, seragam sekolah gratis menjadi salah satu sorotan publik. Program ini telah menyasar siswa SD dan SMP di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 2025. Namun perluasan bantuan untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, seperti MTs, masih menunggu kajian kewenangan dan kemampuan anggaran.
“Untuk ke depan apakah akan mencakup sekolah-sekolah di bawah Kemenag seperti MTs, kita akan lihat dulu kewenangan kita, apalagi dengan keterbatasan anggaran,” kata Sunggono.
Ia menegaskan bahwa program yang menjadi kewenangan daerah akan tetap diprioritaskan, sementara intervensi di luar itu akan dilakukan secara bertahap.
“Yang jelas, karena anggaran terbatas, maka yang menjadi kewenangan daerah akan menjadi prioritas pembiayaan. Jadi intervensi kemungkinan tetap ada, tapi bertahap dan melihat kemampuan anggaran,” tutupnya.
Meskipun menghadapi APBD yang lebih kecil, Pemkab Kukar tetap optimis. Tahun 2026 dipandang sebagai fase penguatan kedisiplinan fiskal sekaligus penentu keberhasilan visi Kukar Idaman Terbaik di tengah tantangan ekonomi yang terus berjalan. (Adv/Rob/Bey)
