Timeskaltim.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan akan terus memperkuat sistem pengawasan keuangan daerah ditengah kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kepada awak media, Sekertaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan, pembentukan tim auditor menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran APBD benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas serapan anggaran.
“Dengan adanya tim auditor, kita bisa mengetahui apakah penggunaan anggaran sudah sejalan dengan program prioritas atau belum. Ini juga bagian dari mitigasi risiko agar tidak ada kebijakan yang melenceng dari tujuan utama pembangunan,” ujarnya, usai mengikuti pelantikan tim auditor di Samarinda, pada Senin (3/11/2025), kemarin.
Sri Wahyuni juga menjelaskan, saat ini Pemprov Kaltim telah memiliki lima program prioritas yang tertuang dalam KUA-PPAS 2026 yakni, bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota, pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penanggulangan stunting, penguatan ketahanan pangan, serta transformasi digital pemerintahan.
Selain itu, ia mengatakan bahwa melalui pembentukan tim auditor ini, Pemprov Katim berharap pengawasan anggaran dapat dilakukan secara proaktif dan preventif, sehingga setiap program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
Sementara itu, Kapala Inspektorat Daerah Kaltim, Irfan Pranata, menuturkan bahwa tim auditor akan berperan aktif membantu pemerintah dalam memetakan kegiatan prioritas dan mengalihkan anggaran dari proyek yang dinilai kurang mendesak.
“Kalau ada proyek yang belum terlalu penting, misalnya pembangunan jalan di kawasan dengan jumlah penduduk sedikit, maka anggarannya bisa dialihkan ke program yang dampaknya lebih luas,” jelas Irfan.
Ia menambahkan, ruang efisiensi terbesar justru berada pada belanja pembangunan, bukan pada belanja pegawai yang sifatnya tetap. Karena itu, pengawasan ke depan akan difokuskan pada kualitas output dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin pengawasan berjalan secara terbuka, terukur, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya. (Has/Bey)
