Timeskaltim.com, Kukar – Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Andi Faisal, memastikan bahwa kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas. Hal tersebut disampaikan dikarenakan tekanan fiskal akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 76 persen.
Ia menegaskan, tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak akan dikurangi sedikit pun. Dan, bagi Andi, isu pemangkasan anggaran bukan alasan untuk mengorbankan hak para ASN yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
“Kukar ini penyumbang DBH terbesar, tapi kita justru mengalami pemotongan dari sekitar Rp5 triliun lebih menjadi hanya Rp1 triliun sekian. Itu pemotongan sekitar 76 persen. Tapi kami pastikan TPP tidak akan dikurangi seribu pun,” ujar Andi usai rapat bersama OPD di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (20/10/2025) lalu.
Menurutnya, banyak daerah yang terpaksa memangkas tunjangan ASN akibat penurunan pendapatan. Namun, kondisi Kukar masih cukup stabil untuk mempertahankan hak pegawai, asalkan anggaran dikelola dengan bijak dan efisien.
“Saya mewakili PDI Perjuangan, kami akan jadi garda terdepan untuk mempertahankan hak ASN. Jangan khawatir, tetap bekerja dengan maksimal. Urusan lainnya biar kami yang pikirkan,” tegasnya.
Andi juga memberikan apresiasi kepada Bupati Aulia Rahman Basri dan Sekda Rendi Solihin yang dinilainya mampu menjaga arah kebijakan tetap berpihak pada kesejahteraan pegawai. Di tengah penurunan APBD dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp4–5 triliun, ia menilai pemerintah daerah tetap bijak dan berkomitmen menjaga stabilitas.
“Situasi ini pahit bagi kita semua, tapi saya yakin Pemkab dan DPRD sama-sama berkomitmen agar ASN tidak menjadi korban kebijakan penghematan,” katanya.
Bagi Andi, mempertahankan TPP bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal moral dan motivasi kerja. Ia menilai ASN yang tenang dan sejahtera akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Karena itu, ia mengingatkan agar para ASN tidak mudah percaya pada isu liar di media sosial terkait pemotongan tunjangan.
“Semangat saja, tetap bekerja baik. Kukar ini daerah kuat, kita punya banyak potensi. Selama pengelolaan fiskal dilakukan bijak, insyaallah aman,” ujarnya.
Ia menutup dengan keyakinan bahwa kekompakan antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadapi masa sulit ini.
“Kita jaga bareng-bareng. Karena ASN adalah garda depan pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (Rob/Bey)
