Timeskaltim.com, Samarinda — Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmennya untuk melindungi hak dan kesejahteraan ribuan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Kepada awak media, ia mengatakan, gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap aman, meskipun daerah tengah menghadapi pengetatan anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pasalnya, kesejahteraan aparatur negara adalah prioritas utama, ditengah situasi fiskal yang menantang.
“Kami tidak akan menjadikan pemotongan TKD dari pusat sebagai alasan untuk mengorbankan hak PNS, PPPK, dan Non ASN. Mereka adalah garda terdepan pelayanan publik, kerja keras mereka wajib dihargai,” tegas Andi Harun, pada Sabtu (18/10/2025).
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan difokuskan pada pos belanja kegiatan yang tidak mendesak, bukan pada pemotongan hak dasar pegawai.
Sebab ia menilai, dengan menjaga daya beli aparatur sama pentingnya dengan menjaga stabilitas sosial, dan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa guna menyeimbangkan keuangan daerah, Pemkot Samarinda akan melakukan efisiensi ketat di sejumlah sektor.
Pos pertama yang dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas (perjadin) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya hanya izinkan perjalanan dinas yang bersifat mendesak dan strategis, seperti mengurus alokasi anggaran di pusat. Kalau hanya menghadiri kegiatan dan sekadar menghabiskan anggaran, tidak akan saya izinkan,” tegasnya.
Selain perjadin, ia juga mengakui akan memangkas belanja konsumsi rapat dan Alat Tulis Kantor (ATK). Serta meminta, agar setiap OPD dapat menyesuaikan diri dengan situasi fiskal saat ini, dan memperketat pengawasan terhadap pengeluaran rutin.
“Tanpa snack kita tetap bisa rapat. Saya minta jangan ada lagi belanja untuk hal-hal seperti itu,” tambahnya.
Di akhir, ia menegaskan dengan langkah ini, ia berharap pengelolaan keuangan daerah tetap terkendali tanpa menurunkan semangat kerja para pegawai.
“Efisiensi harus tetap berjalan, namun harus seimbang antara penghematan dan penghargaan terhadap kinerja aparatur pemerintah,” pungkasnya. (Has/Bey)
