Timeskaltim.com, Samarinda — Anggota DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa persoalan energi dan lingkungan harus dikawal dengan serius agar keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA) tetap terjaga bagi generasi mendatang.
Selain itu ia juga menyebutkan, kondisi energi nasional pada saat ini, belum dengan posisi terbaik. Karena struktur kebutuhan energi nasional, hingga kini masih bergantung kuat pada sumber daya fosil, seperti minyak dan batu bara.
Sehingga kondisi tersebut membuat Indonesia menghadapi tantangan serius, dalam mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan.
“Secara jujur, kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja di sektor energi. Produksi migas kita tidak sebanding dengan kebutuhan nasional. Dalam sehari, kebutuhan energi dari sektor migas mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara kemampuan produksi hanya sekitar 600 ribu barel. Artinya, kita defisit satu juta barel setiap hari,” ungkapnya, pada Selasa (14/10/2025).
Cadangan Migas Menipis, Ketergantungan Impor Meningkat
Senator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kaltim itu juga menjelaskan bahwa ketimpangan antara kebutuhan dan produksi energi nasional, merupakan konsekuensi dari kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang terlalu memberi ruang luas, bagi sektor swasta sejak era 1990-an.
“Dulu Indonesia dikenal sebagai negara kaya minyak. Namun karena pengelolaan yang tidak berorientasi pada kedaulatan energi, kini kita justru bergantung pada impor. Cadangan migas kita semakin menipis,” tegasnya.
Syafruddun juga mengingatkan, maraknya praktik tidak sehat dalam rantai distribusi energi memperburuk situasi.
Polutusi PKB itu turut menyinggung peran mafia migas, yang dianggap ikut andil dalam menggerus efektivitas kebijakan energi nasional.
“Kita punya kilang besar di Balikpapan, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Tapi yang tumbuh justru praktik-praktik tidak sehat. Pemerintah harus menertibkan mafia migas agar subsidi BBM tepat sasaran dan tidak diselewengkan,” ujarnya.
Batu Bara Diekspor, Kebutuhan Domestik Terabaikan
Selain sektor migas, Syafruddin juga menyoroti pengelolaan batu bara yang menurutnya belum berpihak pada kebutuhan dalam negeri.
Ia menyatakan, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024, produksi batu bara nasional mencapai 831 juta ton per tahun, dengan penjualan mencapai 813 juta ton, sebagian besar untuk ekspor.
“Kita masih terlalu fokus pada ekspor, padahal kebutuhan energi domestik juga besar. Batu bara seharusnya bisa menjadi penyangga energi nasional sebelum kita benar-benar beralih ke energi baru terbarukan,” jelasnya.
DPR Kawal Transisi Energi Berkeadilan
Syafruddin menegaskan, DPR RI akan terus mengawal kebijakan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) agar berjalan konsisten, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Transisi energi bukan sekadar mengikuti tren global. Ini harus menjadi agenda nasional yang menjamin ketahanan energi, melindungi rakyat, dan memperkuat kemandirian bangsa,” imbuhnya.
Diakhir mantan anggota DPRD Kaltim dua periode ini juga menambahkan, pengawasan ketat terhadap sektor swasta, khususnya di bidang pertambangan dan perkebunan, mutlak dilakukan untuk memastikan praktik eksploitasi sumber daya tidak merusak lingkungan.
“Kita harus memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab. Jangan sampai kita kehilangan sumber daya sekaligus merusak bumi tempat kita hidup,” pungkasnya. (Has/Bey)
