Timeskaltim.com, Kukar – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diprediksi mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp12 triliun, APBD Kukar diperkirakan hanya mencapai Rp7,5 triliun.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan penurunan ini belum menjadi alasan untuk khawatir. Menurutnya, angka tersebut masih bersifat prediksi dan bisa berubah menyesuaikan aturan perundangan serta kebijakan dari Kementerian Keuangan.
“Karena itu, bisa dipastikan APBD kita akan terkoreksi,” ujar Yani usai Rapat Paripurna (Rapur) ke-4 masa sidang I di Gedung DPRD Kukar, pada Senin (25/08/2025) sore.
Meski begitu, ia menilai jika pun APBD 2026 benar-benar mengalami penurunan, hal tersebut bukan tantangan besar bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan tetap fokus menjalankan program prioritas yang sudah tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.
“Anggaran terbatas harus dioptimalkan agar mendapat manfaat, dengan prioritas utama penguatan infrastruktur. Fasilitas dasar, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, desa, bahkan RT, harus diperhatikan agar merata,” jelas Yani.
Ia menekankan prinsip sederhana dalam pengelolaan keuangan daerah, bahwa berapapun jumlah anggaran harus tetap disyukuri.
“Kalau sedikit, berarti sedikit yang dibagi. Kalau banyak, ya banyak yang dibagi. Intinya adalah asas pemerintahan yang adil berbagi secara merata,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Yani juga menegaskan DPRD dan pemerintah daerah tetap mengawal program penting lainnya. Bidang kesehatan, pendidikan, hingga pemberantasan kemiskinan disebutnya akan tetap menjadi prioritas meski APBD menurun.
“Semua itu sudah dibahas dalam forum bersama DPRD, dan akan menjadi agenda besar pemerintah daerah,” tutupnya. (Rob/Bey)
