Timeskaltim.com, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti masih banyaknya ketimpangan layanan dasar di sejumlah wilayah, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, hingga infrastruktur.
Kepada awak media, Anggota DPRD Kaltim, Jahidin, mengungkapkan bahwa dalam hasil reses yang dilaksanakan sejak 1 hingga 8 Juli 2025, terdapat empat puluh dua poin aspirasi prioritas masyarakat yang dihimpun dari berbagai daerah oleh Fraksi PKB.
Menurutnya, pendidikan menjadi fondasi utama kemajuan daerah. Sebanyak tiga puluh empat aspirasi masuk, mayoritas menuntut peningkatan fasilitas pendidikan formal maupun keagamaan.
“Kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Aspirasi warga menunjukkan kebutuhan mendesak akan perbaikan sarana pendidikan, baik formal maupun keagamaan,” tegasnya kepada awak media, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-28 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025).
Di bidang sosial dan ekonomi, sebanyak delapam puluh usulan disampaikan warga yang, menyoroti kesenjangan kesejahteraan dan terbatasnya akses layanan publik.
Aspirasi disektor kesehatan juga dominan, mencakup penguatan layanan posyandu, penambahan tenaga medis, peningkatan jumlah ambulans desa, hingga akses layanan untuk penyandang disabilitas.
Ia menambahkan bahwa keluhan masyarakat banyak berkisar pada layanan BPJS Kesehatan, mulai dari iuran yang dianggap memberatkan, keterbatasan waktu rawat inap, hingga buruknya kualitas pelayanan di rumah sakit.
“Keluhan dominan adalah tingginya iuran BPJS dan rendahnya kualitas pelayanan yang diterima pasien,” ujarnya.
Selain itu, sebanyak enam puluh dua aspirasi di sektor keagamaan disuarakan warga, meliputi rehabilitasi mushola, masjid, dan penyediaan ambulans sosial.
Oleh karena itu, Fraksi PKB menilai, tingginya semangat keberagamaan masyarakat perlu diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang layak.
Masalah infrastruktur dasar juga masih mendominasi, terutama soal penerangan jalan dan akses air bersih. Sebanyak empat puluh tujuh aspirasi menyoroti keterbatasan listrik di beberapa wilayah, serta kesulitan mendapatkan air bersih, khususnya di kawasan pesisir dan pedalaman.
“Kebutuhan dasar seperti air bersih dan penerangan jalan seharusnya tidak menjadi kemewahan. Sayangnya, masyarakat lapisan bawah belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan,” kata Jahidin.
Diakhir ia menegaskan bahwa Fraksi PKB berharap, seluruh aspirasi yang dihimpun tidak berhenti sebagai laporan seremonial di forum paripurna, melainkan benar-benar diterjemahkan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Kami minta hasil reses ini tidak berhenti di podium paripurna. Ini bagian dari mandat rakyat yang harus diwujudkan dalam program nyata,” tutupnya. (Adv/Has/Bey)
