Timeskaltim.com, Samarinda – Akses pembiayaan murah menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, yang menegaskan perlunya pelaku UMKM memanfaatkan berbagai program pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah.
Firnadi menilai, saat ini negara telah menyediakan berbagai skema kredit berbunga rendah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Kukar Idaman, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap sektor ekonomi kerakyatan.
“Pemerintah telah membuka jalan dengan fasilitas pembiayaan murah, bahkan ada yang berbunga nol persen di daerah. Ini wujud komitmen untuk memperkuat ekonomi masyarakat bawah,” ujar Firnadi, pada Sabtu (02/07/2025).
Namun demikian, ia melihat bahwa potensi UMKM sebagai pilar ekonomi daerah masih belum tergarap secara optimal. Banyak pelaku usaha yang masih memposisikan kegiatan usahanya sebatas sambilan, belum sebagai bagian penting dalam roda perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Di sisi lain, Firnadi menyoroti capaian positif dari program Kredit Kukar Idaman. Ia menyebut, rendahnya angka kelalaian pembayaran—hanya sekitar satu persen—menunjukkan bahwa masyarakat memiliki itikad baik dan kesanggupan untuk mengelola pembiayaan dengan disiplin.
“Jadi sebenarnya bukan karena masyarakat tidak mau meminjam, tapi lebih karena kurangnya informasi dan kesiapan administratif. Literasi keuangan menjadi kunci agar mereka bisa memanfaatkan program-program ini secara maksimal,” terangnya.
Kendala klasik seperti pencatatan keuangan yang masih lemah juga menjadi perhatian serius Firnadi. Menurutnya, kebanyakan pelaku UMKM masih kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan perbankan, meskipun usaha mereka berpotensi berkembang.
“Pelaku usaha harus mulai terbiasa membuat laporan keuangan, walau sederhana. Mencatat pemasukan dan pengeluaran itu penting agar mereka bisa masuk ke sistem pembiayaan formal dengan lebih mudah,” tegasnya.
Ia pun meminta agar dinas koperasi dan UMKM tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga proaktif turun ke lapangan untuk membina para pelaku usaha kecil. Menurutnya, pendampingan intensif diperlukan agar program-program pembiayaan yang ada tidak hanya berhenti di level sosialisasi.
“Jangan sampai program-program bagus ini hanya jadi hiasan di brosur atau materi promosi. Pendampingan riil harus dilakukan agar UMKM benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” sambung Firnadi.
Ia pun mengajak para pelaku UMKM agar tidak ragu dalam memanfaatkan program pembiayaan yang ada. Dana-dana tersebut, kata Firnadi, sejatinya bersumber dari rakyat dan ditujukan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
“Kalau ini berjalan baik, UMKM bisa mandiri, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Ini investasi jangka panjang yang sangat strategis untuk Kukar dan Kaltim secara keseluruhan,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
