Timeskaltim.com, Samarinda – Tak banyak yang menyangka, jalur alternatif dari Jongkang menuju Loa Lepu yang dulunya hanya dikenal sebagai jalan pintas, kini mulai bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di sepanjang sisi jalan, deretan warung makan, kios, hingga usaha kecil rumahan tumbuh spontan, memanfaatkan derasnya arus kendaraan yang melintas antara Tenggarong dan Samarinda.
Bagi warga sekitar, geliat ini bukan sekadar upaya mencari tambahan penghasilan. Mereka melihat peluang nyata untuk membangun ekonomi keluarga, meskipun tanpa ada peta jalan atau arahan dari pemerintah.
Fenomena ini menarik perhatian Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin. Ia menilai, pergerakan yang muncul dari inisiatif masyarakat bawah ini seharusnya menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera mengambil peran strategis.
“Warga sudah bergerak lebih dulu, membaca peluang dengan segala keterbatasan. Tugas pemerintah sekarang adalah hadir dan memberi dukungan konkret agar perkembangan ini terarah,” ujar Salehuddin, pada Sabtu (02/08/2025).
Ia mengingatkan, tanpa penataan yang jelas, pertumbuhan aktivitas ekonomi di kawasan ini rawan menimbulkan dampak negatif. Kemacetan, persoalan sampah, hingga kesemrawutan tata ruang menjadi ancaman serius jika pemerintah terlambat turun tangan.
Menurut Salehuddin, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra ekonomi mikro yang tak hanya fokus pada kuliner, tetapi juga produk kerajinan dan industri kreatif masyarakat lokal. Terlebih, jalur ini telah memangkas waktu tempuh dari satu jam menjadi hanya 20 menit, sebuah keuntungan geografis yang seharusnya dimaksimalkan.
“Potensinya luar biasa. Tapi kalau tidak segera dirancang konsep pengembangan jangka panjang, ini akan tumbuh liar dan sulit ditata di kemudian hari,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Salehuddin menilai, pendekatan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penataan fisik atau estetika kawasan semata. Lebih penting dari itu adalah membangun ekosistem ekonomi yang kuat, yang bisa menciptakan lapangan kerja dan mengangkat UMKM lokal menjadi pemain utama di rumah sendiri.
Ia mendorong agar pengembangan kawasan ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah desa, komunitas pelaku usaha, hingga OPD teknis, agar prosesnya berjalan terstruktur dan berkelanjutan.
Tak lupa, ia menegaskan perlunya landasan hukum yang kuat melalui peraturan daerah maupun kebijakan kepala daerah, sebagai pijakan bagi pengelolaan kawasan ke depannya.
“Pemerintah harus bersikap proaktif. Jangan sampai kita terlambat dan akhirnya hanya menjadi penonton saat potensi besar di jalur ini terbuang sia-sia,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
