Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDPRD Kaltim

Gelar Dialog Rakyat, Budianto Bulang Ajak Masyarakat Lakukan Pengawasan Ketat APBD 2025

303
×

Gelar Dialog Rakyat, Budianto Bulang Ajak Masyarakat Lakukan Pengawasan Ketat APBD 2025

Sebarkan artikel ini
Situasi saat Anggota DPRD Kaltim, Budianto Bulang, melaksanakan kegiatan dialog rakyat. (Hasbi/Times Kaltim)

Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Budianto Bulang, menegaskan pentingnya keterlibatan publik serta pengawasan yang ketat demi memastikan anggaran benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar kegiatan Dialog Rakyat yang membahas tentang Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Desa Ngayau, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

“Bapak dan ibu, sejatinya APBD bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan amanah rakyat yang harus dijaga. Setiap rupiah harus dipastikan digunakan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya, pada Sabtu (2/7/2025).

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD tidak bisa berjalan sendiri tanpa partisipasi aktif dari masyarakat.

Dengan adanya dialog terbuka seperti ini, DPRD berharap aspirasi warga bisa menjadi kontrol tambahan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Kami di DPRD tentu menjalankan fungsi pengawasan secara kelembagaan. Tapi pengawasan publik juga sangat penting agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan anggaran. Masyarakat berhak ikut mengawal,” tegas Politisi Partai Golkar itu.

Budianto juga menyoroti program prioritas APBD 2025, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa program-program tersebut harus diimplementasikan dengan manajemen yang bersih dan profesional.

“Anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar rakyat. Jangan sampai ada penyimpangan. Kita ingin setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di desa maupun kota,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa transparansi penggunaan APBD harus ditopang oleh sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel.

“DPRD akan terus mendorong agar pemerintah provinsi membuka akses informasi yang jelas mengenai realisasi anggaran. Semakin transparan, semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan,” pungkasnya. (Adv/Has/Bey)