Timeskaltim.com, Samarinda – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menertibkan kendaraan over dimensi dan over muatan (ODOL) melalui program Zero ODOL mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. Ia menilai kebijakan tersebut bukan hanya berkaitan dengan penegakan aturan lalu lintas, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk keselamatan masyarakat dan ketahanan infrastruktur daerah.
Menurut Subandi, dampak kendaraan ODOL selama ini telah membebani anggaran daerah secara signifikan, terutama untuk biaya perbaikan jalan yang terus-menerus terkuras akibat kerusakan parah di sejumlah titik. Ia mengingatkan bahwa permasalahan ODOL harus dipandang sebagai isu strategis yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
“Masalah ODOL bukan sekadar soal pelanggaran teknis. Ini soal nyawa dan uang rakyat. Jalan yang rusak akibat ODOL bukan hanya mengancam keselamatan pengguna, tapi juga memutus konektivitas ekonomi yang vital,” tegas Subandi, Selasa (29/07/2025).
Program Zero ODOL di Kaltim sendiri telah resmi berjalan sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2025, dengan tahapan sosialisasi dan pembinaan yang telah dilakukan sejak akhir Juni lalu. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari target nasional menuju Indonesia bebas ODOL pada tahun 2026.
Subandi, yang juga politisi dari Fraksi PKS, berbagi pengalamannya saat melakukan peninjauan di lapangan. Ia mengaku terkejut melihat langsung truk-truk ODOL dengan ukuran dimensi yang jauh melebihi batas wajar. Situasi tersebut, menurutnya, sangat membahayakan bagi pengguna jalan lain, terutama pengendara sepeda motor.
“Melihat dari dekat truk ODOL itu bikin was-was. Kalau oleng sedikit atau remnya gagal, dampaknya bisa fatal. Ini ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kerusakan jalan oleh kendaraan ODOL. Menurutnya, biaya perbaikan jalan yang membengkak setiap tahun merupakan bentuk inefisiensi anggaran yang seharusnya bisa dialihkan untuk program pembangunan lain yang lebih produktif.
“Ini bukan soal tambal sulam jalan yang bolong. Ini soal rusaknya efisiensi distribusi logistik, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Meski demikian, Subandi mengingatkan bahwa keberhasilan Zero ODOL tidak bisa hanya bergantung pada razia atau penindakan semata. Ia mendorong adanya pendekatan edukatif dan kolaboratif yang melibatkan para pemilik usaha transportasi dan sopir, agar kesadaran kolektif tentang pentingnya program ini bisa terbangun.
“Kita perlu membangun kesadaran bersama. Kalau semua pihak paham bahwa ODOL merugikan kita semua, maka penertiban ini bisa menjadi gerakan bersama yang lebih efektif,” jelasnya.
Subandi optimistis, jika Zero ODOL dijalankan secara konsisten dan mendapat dukungan lintas sektor, maka Kaltim tidak hanya akan memiliki infrastruktur jalan yang lebih awet, tetapi juga ekosistem transportasi yang lebih aman dan efisien.
“Kebijakan Zero ODOL ini adalah bentuk investasi besar. Ini untuk menjaga keselamatan warga dan menjaga agar infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat bisa bertahan lebih lama,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
