Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, mengingatkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kutai Timur (Kutim) untuk tidak terjebak dalam pola pikir jangka pendek yang hanya berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam. Ia menekankan, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) harus diarahkan secara konkret untuk memperkuat sektor UMKM lokal sebagai pondasi ekonomi berkelanjutan pascatambang.
Dalam pernyataannya, Senin (28/07/2025), Sya’diah menyatakan keprihatinannya terhadap minimnya dukungan yang diterima pelaku UMKM dari perusahaan-perusahaan besar di sekitar wilayah operasional mereka. Padahal, menurutnya, UMKM terbukti menjadi sektor yang paling tangguh di tengah berbagai krisis, termasuk saat pandemi Covid-19 melanda.
“Sudah saatnya perusahaan mulai berpikir jangka panjang. Jangan hanya fokus mengambil sumber daya, tapi juga meninggalkan warisan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya
Politisi asal Daerah Pemilihan Kutim itu menilai, program CSR yang selama ini berjalan masih sering terjebak dalam kegiatan seremonial, tanpa memberikan dampak riil bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia mendorong agar perusahaan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar UMKM, mulai dari program pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga pendampingan dalam aspek pemasaran.
Sya’diah mencontohkan potensi produk lokal seperti amplang batu bara, yang selama ini menjadi salah satu ikon kuliner Kutai Timur. Ia meyakini, produk-produk semacam ini memiliki peluang besar untuk menembus pasar nasional bahkan ekspor, apabila mendapatkan dukungan serius dalam hal pengemasan, branding, dan distribusi.
“Produk lokal kita punya keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Tapi kalau dibiarkan bergerak sendiri tanpa dukungan, sulit untuk berkembang lebih jauh. Di sinilah peran CSR seharusnya hadir,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sya’diah menegaskan bahwa transisi menuju era pascatambang menuntut adanya sinergi antara pelaku usaha besar dan UMKM. Ia menilai, kemitraan ini menjadi kunci untuk memastikan ekonomi lokal tetap kokoh meskipun aktivitas eksploitasi sumber daya alam telah berhenti.
“Kalau perusahaan hanya berpikir sampai masa tambangnya habis, lalu setelah itu meninggalkan masyarakat tanpa bekal apapun, maka kita akan menghadapi masalah besar. CSR harus menjadi instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi jangka panjang,” ujar legislator dari Partai Golkar tersebut.
Sebagai penutup, Sya’diah mendesak agar setiap program CSR yang dijalankan di Kutai Timur dievaluasi secara ketat, dengan tolok ukur yang jelas dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ia menegaskan, kontribusi perusahaan harus terukur dan berdampak langsung pada upaya penguatan ekonomi lokal. (Adv/Rob/Bey)
