Timeskaltim.com, Samarinda – Penurunan angka pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah. Namun, keberhasilan ini dinilai belum cukup jika struktur ketenagakerjaan masih bergantung pada sektor tambang dan konstruksi. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa transformasi ekonomi daerah belum benar-benar terjadi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim turun dari 6,81 persen pada 2021 menjadi 5,33 persen per Februari 2025. Namun di balik capaian itu, sebanyak 46.002 tenaga kerja baru justru terserap di sektor pertambangan dalam empat tahun terakhir mencerminkan bahwa ketergantungan terhadap sektor ekstraktif belum berkurang.
“Kita tentu mengapresiasi turunnya angka pengangguran. Tapi kalau penyerapan tenaga kerja masih dominan di tambang dan konstruksi, maka itu belum bisa disebut sebagai kemajuan yang berkelanjutan,” ujar Agusriansyah, Jumat (18/07/2025).
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera mengalihkan fokus ke sektor-sektor yang lebih produktif dan tahan terhadap guncangan ekonomi global, seperti ekonomi digital, agritech, industri kreatif, dan UMKM berbasis inovasi.
“Generasi muda kita sebenarnya punya potensi luar biasa. Pemerintah tinggal menyediakan wadah pelatihan dan dukungan yang tepat. Misalnya dengan program ekspor untuk produk lokal, pelatihan konten kreator, sampai sertifikasi digital,” jelas politisi muda tersebut.
Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pemetaan minat dan bakat generasi muda. Ia menilai selama ini banyak pelatihan yang dibuat pemerintah belum relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang sesungguhnya.
“Tanpa data yang akurat soal minat pemuda, pelatihan hanya buang anggaran. Kita butuh pelatihan yang benar-benar bisa jadi pintu masuk ke dunia kerja masa depan,” katanya.
Agusriansyah juga menyoroti lemahnya keterkaitan antara lembaga pendidikan dan kebutuhan dunia industri. Ia mendorong adanya penyesuaian kurikulum vokasi dengan arah pembangunan daerah agar lulusan tidak hanya siap kerja di atas kertas, tetapi juga relevan di lapangan.
“Pendidikan dan pelatihan tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri lokal. Kalau tidak, lulusan justru jadi pengangguran baru,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, ia mengusulkan penyusunan peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset yang melibatkan semua pihak pemerintah, DPRD, akademisi, dan pelaku industri.
“Kita tidak boleh pasif menunggu investasi datang dan lapangan kerja terbuka begitu saja. Justru pemerintah daerah harus jadi inisiator penciptaan ekosistem kerja yang relevan dengan potensi lokal dan cita-cita generasi mudanya,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
