Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, kembali menyoroti dua masalah kronis yang hingga kini belum tertangani secara optimal di Kota Samarinda, yakni lemahnya penegakan hukum dan persoalan banjir yang kian memprihatinkan.
Menurutnya, meski Indonesia memiliki segudang regulasi, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengkritik fenomena inkonsistensi kebijakan, di mana aturan yang baru diberlakukan justru dengan cepat dicabut kembali.
“Negara ini bukan kekurangan aturan, tapi kekurangan komitmen pelaksanaan. Ironis ketika sebuah peraturan yang baru dibuat, belum sempat dijalankan maksimal, sudah dicabut lagi. Padahal proses pembentukan aturan memakan waktu, tenaga, dan anggaran,” ujarnya, pada Selasa (15/07/2025).
Darlis menilai, akar persoalan hukum di Indonesia bukan pada kekurangan kecerdasan, melainkan krisis moral dan integritas. Ia menegaskan, kasus korupsi yang merajalela bukanlah hasil kelalaian orang bodoh, melainkan tindakan orang pintar yang menyalahgunakan kecerdasannya.
“Korupsi itu bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal hilangnya integritas. Ini yang perlu kita benahi secara serius,” tegasnya.
Di sisi lain, ia turut menyoroti persoalan penataan kawasan kota, terutama di Jalan A.P.T. Pranoto yang semakin dipadati pedagang kaki lima (PKL). Ia menilai, lambannya tindakan dari pemerintah justru menimbulkan dilema sosial saat upaya penertiban dilakukan.
“Kalau dari awal sudah ada penataan, kita tidak perlu berhadapan dengan dampak sosial yang rumit. Tapi karena dibiarkan begitu lama, akhirnya ketika ditertibkan, pemerintah dianggap kejam,” jelasnya.
Masalah banjir juga tak luput dari kritik tajamnya. Bahkan, Darlis mengungkapkan bahwa rumah pribadinya yang telah ditinggikan sampai 65 sentimeter kini tetap terendam air.
“Empat tahun lalu saya sudah tinggikan rumah, tapi tetap kebanjiran. Tinggi lagi? Biayanya dari mana? Ini menggambarkan betapa tidak efektifnya upaya penanganan selama ini,” keluhnya.
Ia mengingatkan bahwa dana besar pernah digelontorkan untuk penanganan banjir Samarinda, namun hasilnya belum signifikan. Ia mencontohkan kawasan Rapak Dalam yang masih dilanda genangan hingga berhari-hari.
“Padahal, sejak 2009 sampai 2014, sudah ada Rp600 miliar anggaran yang dikucurkan. Tapi sampai hari ini, banjir masih jadi momok,” katanya.
Darlis menilai, normalisasi terhadap tiga sungai besar di Samarinda Sungai Tambang Malang, Sungai Rapak Dalam, dan sungai di sekitar Jalan Patimura harus segera dilakukan sebagai solusi jangka menengah.
“Kalau tiga sungai ini dibenahi, risiko banjir bisa ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Namun, ia menyayangkan masih banyaknya bangunan liar di bantaran sungai dan praktik penimbunan tanah yang justru memperparah kondisi lingkungan.
Sebagai salah satu solusi alternatif, Darlis mengusulkan pendekatan arsitektur lokal dengan membangun rumah panggung, yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi geografis Samarinda.
“Ini warisan leluhur kita. Mungkin perlu dicoba kembali. Saya usul, SMAN 4 Samarinda bisa jadi proyek percontohan sekolah berbasis rumah panggung. Memang biayanya lebih tinggi, tapi jauh lebih ramah lingkungan,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kurangnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota dalam menanggulangi masalah banjir di ibu kota provinsi ini.
“Kalau tak ada persetujuan dari wali kota, kami di provinsi tidak bisa menjalankan program begitu saja. Harus ada koordinasi yang lebih kuat,” tuturnya.
Darlis pun berharap semua pemangku kepentingan lebih serius dan progresif dalam mencari solusi atas persoalan-persoalan yang membebani warga.
“Kita butuh terobosan yang nyata dan berpihak pada rakyat. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban ketidaktegasan dan ketidaksiapan kebijakan,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
