Timeskaltim.com, Samarinda – Ancaman banjir yang semakin sering terjadi di Samarinda dan sekitarnya akibat sedimentasi Sungai Mahakam memunculkan kembali wacana pengerukan sebagai solusi. Namun, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono, mengingatkan bahwa pendekatan tersebut tidak bisa berdiri sendiri.
Menurutnya, pengerukan hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Ia menekankan pentingnya penguatan kawasan hulu melalui reboisasi dan perlindungan hutan sebagai strategi jangka panjang yang lebih efektif.
“Pengerukan itu hanya solusi teknis di titik-titik tertentu, seperti di Teluk Kahabayi. Tapi Mahakam ini panjang sekali, dan sedimentasi datang dari hulu. Kalau hutannya terus digunduli, air hujan langsung menghantam tanah dan membawa lumpur ke sungai. Inilah yang mempercepat pendangkalan,” ujar Sugiyono, pada Rabu (09/07/2025).
Ia mengingatkan bahwa hingga kini belum ada satu pun pemimpin daerah yang benar-benar berhasil mengatasi persoalan sedimentasi Mahakam secara komprehensif. Karena itu, menurutnya, solusi harus dimulai dari hulu dengan memperkuat kawasan resapan air dan menahan laju erosi.
“Kalau ingin sungai sehat, hutan juga harus sehat. Reboisasi dan pemulihan daerah tangkapan air itu bukan pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, curah hujan tinggi menyebabkan kenaikan debit Sungai Mahakam dan memicu banjir di sejumlah kawasan rendah di Kota Samarinda. Sugiyono menilai kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa penanganan Mahakam harus dilakukan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi.
Ia juga menyoroti rendahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Menurutnya, kesadaran kolektif untuk menjaga hutan dan ikut serta dalam penghijauan menjadi faktor penting yang selama ini diabaikan.
“Kita terlalu sering bereaksi setelah bencana datang. Padahal akar persoalannya jelas: kerusakan hutan. Kalau ini tidak dibenahi, pengerukan sebesar apa pun tidak akan cukup,” katanya.
Berdasarkan data dari WALHI Kaltim menunjukkan lebih dari 40 persen dari sekitar 7 juta hektare hutan di provinsi ini telah mengalami kerusakan, sebagian besar akibat tambang dan alih fungsi lahan. Kondisi ini memperparah sedimentasi Sungai Mahakam dari tahun ke tahun.
Sugiyono mendorong agar pemerintah provinsi menggeser fokus dari proyek pengerukan besar-besaran ke arah pengendalian tata air dan rehabilitasi kawasan hulu, yang menurutnya lebih murah namun berdampak jangka panjang.
“Logikanya sederhana. Kalau hutan rusak, sungai pasti rusak. Sayangnya, logika ini sering dilupakan,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
