Timeskaltim.com, Samarinda – Persoalan klasik seperti putus sekolah dan kasus stunting kembali mencuat dalam masa reses Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sugiyono, salah satu legislator yang aktif menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil)-nya, mengungkapkan bahwa masalah-masalah tersebut terus berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi yang benar-benar tuntas.
“Keluhannya selalu sama setiap turun ke lapangan. Ada anak tidak bisa lanjut sekolah karena ketiadaan biaya, atau mahasiswa yang terpaksa berhenti karena tidak mampu membayar biaya akhir,” kata Sugiyono, pada Rabu (09/07/2025).
Ia menilai bahwa akses pendidikan yang layak masih menjadi tantangan besar bagi warga kurang mampu di Kaltim. Padahal, berbagai program bantuan pendidikan telah dikucurkan pemerintah. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau kita serius ingin menghapus kemiskinan, maka pendidikan harus jadi prioritas utama. Jangan sampai anak-anak gagal sekolah hanya karena masalah uang. Itu artinya kita gagal memberi mereka masa depan,” ujarnya.
Sugiyono juga menyayangkan masih adanya mahasiswa yang gagal menyelesaikan kuliah hanya karena kendala biaya. Ia menyebut situasi ini ironis di tengah kampanye besar soal pendidikan gratis.
“Nilai bantuannya mungkin kecil menurut kita, tapi bagi mereka sangat berarti. Tanpa dukungan, mereka bisa gagal lulus dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” tambahnya.
Selain isu pendidikan, persoalan stunting juga menjadi aduan yang konsisten muncul dalam reses. Masyarakat, menurutnya, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dasar, terutama yang menyangkut gizi dan edukasi bagi ibu serta anak.
“Stunting bukan cuma soal makanan. Ini soal pola hidup, kebersihan, dan minimnya edukasi. Semua ini bagian dari pendidikan juga,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya menjadikan hasil reses sebagai bahan evaluasi kebijakan yang konkret, bukan sekadar laporan formalitas. Menurutnya, konsistennya keluhan yang disampaikan masyarakat setiap tahun menunjukkan bahwa akar persoalan belum disentuh secara serius.
“Kalau aduannya dari dulu begitu-begitu saja, kita harus akui ada yang salah dalam pendekatan kita. Sudah waktunya anggaran lebih berpihak pada pendidikan dan kesehatan yang benar-benar menyentuh rakyat bawah,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
