Timeskaltim.com, Samarinda– Kelompok tani di Desa Kombeng Indah, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan keluhan terkait mahalnya harga pupuk yang membebani biaya produksi pertanian.
Aspirasi ini disampaikan langsung oleh beberapa perwakilan para petani dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Budianto Bulang, yang digelar untuk menyerap langsung persoalan masyarakat.
Dalam forum dialog tersebut, petani menyebut bahwa harga pupuk non-subsidi saat ini sangat memberatkan, sementara pupuk bersubsidi sulit diakses. Akibatnya, hasil panen menurun dan banyak petani tidak bisa mengolah lahan secara maksimal.
“Harga pupuk terus naik, sementara hasil panen tidak sebanding. Kami butuh bantuan pupuk untuk kelompok tani agar tetap bisa menanam dan mencukupi kebutuhan keluarga,” ujar Husein, seorang petani Desa Kombeng Indah.
Menanggapi hal itu, Budianto Bulang menyampaikan komitmennya untuk mengawal aspirasi petani Kombeng Indah dan mendorong agar pemerintah memberikan bantuan pupuk, khususnya bagi kelompok tani aktif dan terdata secara resmi.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Pupuk adalah kebutuhan pokok petani, dan jika tidak tersedia atau terlalu mahal, maka dampaknya akan langsung terasa ke produksi dan kesejahteraan masyarakat. Ini akan saya perjuangkan di DPRD,” tegas Budianto.
Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan, pentingnya distribusi pupuk yang adil dan tepat sasaran, serta transparan dalam data penerima subsidi agar tidak terjadi penyelewengan.
“Kami akan dorong dinas terkait untuk menambah alokasi bantuan pupuk bagi petani, khususnya di wilayah yang benar-benar bergantung pada pertanian seperti di Kombeng Indah. Kelompok tani harus diperkuat agar bisa menjadi penerima langsung bantuan,” ujarnya.
Budianto menambahkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi bagian penting dari ketahanan pangan daerah.
Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah terhadap petani harus diwujudkan dalam bentuk bantuan nyata, bukan sekadar janji.
Diakhir ia menegaskan, Reses ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan riil, sekaligus menjadi pijakan bagi wakil rakyat dalam menyusun dan mendorong kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berpihak kepada sektor rakyat kecil. (Adv/has/bey)
