Timeskaltim.com, Samarinda – Menjelang dibukanya Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 pada 16 Juni mendatang, persoalan zonasi dan ketimpangan kualitas pendidikan kembali menjadi sorotan tajam.
Kepada awak media, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, secara blak-blakan mengkritisi sistem penerimaan siswa yang dianggap belum berpihak pada keadilan akses pendidikan, terutama bagi wilayah yang minim fasilitas sekolah negeri.
“Kalau kualitas semua sekolah setara, tidak akan ada siswa yang saling berebut masuk sekolah unggulan,” tegas Damayanti dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, belum lama ini.
Menurutnya, masalah utama bukan terletak pada sistem zonasi itu sendiri, melainkan belum meratanya mutu pendidikan di jenjang SMA.
Ketimpangan antar sekolah masih begitu mencolok, terutama antara kota besar dan wilayah pinggiran.
“Kalau sekolah di seluruh kabupaten/kota punya standar kualitas yang sama, saya yakin polemik soal SPMB ini akan hilang. Itu yang seharusnya menjadi target utama pemerintah,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku kaget setelah mendengar banyak keluhan dari warganya khusunya Kota Balikpapan.
Ia mengungkapkan bahwa daya tampung SMA negeri di Balikpapan hanya mencakup sekitar 51 persen lulusan SMP, sementara sisanya terpaksa mencari alternatif lain yang belum tentu terjangkau.
“Fakta yang paling mengejutkan, Balikpapan Tengah tidak memiliki satu pun SMA. Lalu, ke mana anak-anak ini harus bersekolah dalam sistem zonasi seperti sekarang?” tandasnya.
Damayanti juga menyoroti adanya kesenjangan persepsi antara sekolah favorit dan sekolah ‘biasa’ di kota besar seperti Samarinda.
Menurutnya, distribusi guru berkualitas secara merata harus menjadi langkah konkret agar tidak ada sekolah yang dipandang sebelah mata.
Tak hanya membahas fasilitas, ia turut menyinggung program GratisPol yang dinilai belum menjangkau siswa dari sekolah swasta.
Bahkan mempertanyakan keadilan kebijakan ini, mengingat banyak siswa terpaksa masuk sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung negeri.
“Di sekolah negeri dibantu, tapi di swasta orang tua harus menanggung biaya yang jauh lebih besar. Harusnya program seperti GratisPol bisa memberi nafas bagi siswa yang tidak tertampung di negeri,” pungkasnya. (Adv/Has/Bey)
