Timeskaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyatakan bahwa lembaganya siap mengawal secara serius realisasi berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sektor pendidikan, terutama implementasi program pendidikan gratis.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, meski tuntutan masyarakat akan percepatan program terus mengemuka, namun pelaksanaan kebijakan publik membutuhkan tahapan yang sistematis dan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Sering kali masyarakat ingin semua cepat. Tapi kita harus memahami bahwa dalam pemerintahan, ada proses. Mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan. Tidak bisa tiba-tiba langsung berjalan,” ujar Ekti, pada Selasa (10/06/2025).
Ia menegaskan, bahwa DPRD Kaltim tidak tinggal diam. Dirinya juga memastikan lembaganya tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap semua program strategis yang telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, termasuk program pendidikan gratis.
Ia mencontohkan dua program yang telah mulai berjalan tahun ini, yakni Gratispol (gratis biaya kuliah untuk mahasiswa baru) dan Jospol (jaminan sosial pendidikan). Menurutnya, program ini menjadi langkah awal dari komitmen jangka panjang pemerintah provinsi di bidang pendidikan.
“Gratispol dan Jospol sudah dimulai tahun ini untuk mahasiswa baru. Ini bukti nyata, bukan sekadar janji. Kita juga sedang mengupayakan penguatan anggaran di APBD 2026 agar cakupan program bisa diperluas,” jelasnya.
Ekti juga menyampaikan bahwa program-program prioritas tersebut telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). DPRD Kaltim, katanya, akan terus memastikan implementasinya tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Sebagai mitra strategis pemerintah, DPRD punya tanggung jawab memastikan janji kampanye kepala daerah benar-benar terwujud. Kita tidak hanya menyetujui anggaran, tapi juga memastikan pelaksanaannya tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Ia menyebut bahwa pemahaman publik yang baik terhadap tahapan pembangunan akan membantu terciptanya dukungan yang konstruktif di lapangan.
“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat akan lebih paham prosesnya. Jadi bukan hanya menuntut, tapi juga ikut mengawal. Ini penting agar setiap kebijakan bisa diterima dan diimplementasikan dengan optimal,” tutupnya.
Terakhir, Ekti berharap, melalui sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, program-program prioritas di Kaltim terutama di sektor pendidikan bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun masa depan generasi muda Benua Etam. (Adv/Rob/Bey)
