Timeskaltim.com, Samarinda – Ketertinggalan infrastruktur dasar di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terus menjadi sorotan. Di tengah potensi besar sektor pertanian, warga Babulu masih dihadapkan pada akses jalan rusak, minimnya irigasi, serta fasilitas penunjang pertanian yang belum memadai.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Muin. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Babulu harus menjadi agenda prioritas, terutama akses jalan usaha tani yang dinilainya masih jauh dari kata layak.
“Petani kita masih kesulitan menjangkau lahan, apalagi membawa hasil panen ke pasar. Tanpa jalan yang baik, bagaimana mereka bisa sejahtera?” kata Baharuddin, pada Senin (09/06/2025).
Menurutnya, membicarakan peningkatan produktivitas pertanian akan sia-sia jika hambatan paling dasar seperti transportasi belum ditangani. Jalan, kata Baharuddin, harus menjadi perhatian awal sebelum bicara soal bantuan pupuk, alat pertanian, atau pasar.
Namun masalah tak berhenti di situ. Ia juga menyoroti belum meratanya sistem irigasi dan belum terlaksananya pembangunan bendungan Talaki yang digadang-gadang sebagai penopang ketahanan pangan di PPU. Proyek tersebut, menurut Baharuddin, sangat vital untuk menjadikan Babulu sebagai salah satu lumbung pangan Kalimantan Timur.
“Potensinya besar, tapi butuh dukungan konkret. Kalau irigasi dan bendungan dibiarkan tertunda terus, kita akan kehilangan momentum,” ujarnya.
Sayangnya, hingga kini belum ada kepastian anggaran untuk proyek strategis tersebut, baik dari APBD Perubahan tahun ini maupun dalam rencana awal APBD 2026. Meski demikian, Baharuddin menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Babulu agar tidak tenggelam dalam wacana semata.
“Ini bukan sekadar janji politik. Ini soal kebutuhan nyata warga yang harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Selain sektor pertanian, masyarakat Babulu juga menyampaikan berbagai keluhan lainnya, mulai dari minimnya akses air bersih, pendidikan gratis yang belum merata, hingga pelayanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh wilayah. Baharuddin memastikan bahwa seluruh aspirasi itu telah dicatat dan akan dibawa ke forum penganggaran dan pengawasan DPRD Kaltim.
Menariknya, beberapa waktu lalu Menteri Pertanian sempat melakukan kunjungan kerja ke Babulu. Bagi Baharuddin, kedatangan pejabat pusat tersebut menjadi isyarat bahwa Babulu mulai dilirik, meski masih menanti realisasi yang lebih konkret.
“Semoga kunjungan itu tidak berhenti di seremonial. Kita ingin ada program nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Terakhir, Baharuddin optimistis, jika perhatian pemerintah provinsi dan pusat bisa dikonsolidasikan secara serius, maka pertanian Babulu akan menjadi sektor unggulan yang tak hanya menopang pangan Kaltim, tetapi juga mengangkat kesejahteraan petani secara langsung.
“Dengan infrastruktur yang memadai, Babulu bisa tumbuh pesat, dan pertanian bukan hanya urusan produksi, tapi jalan menuju kesejahteraan,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
