Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Apansyah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar dapat memfokuskan pembangunan di Infrastruktur dasar khususnya jalan daerah-daerah perbatasan.
Ia menilai, banyaknya masih jalan antar penghubung daerah masih belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Kaltim. Menurutnya, jalan yang memadai bukan hanya tentang kemudahan mobilitas, melainkan juga menyangkut kesejahteraan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Prioritas pembangunan harus diarahkan ke wilayah yang tertinggal, seperti arah Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Kubar-Mahulu) Jangan lagi hanya fokus di kawasan padat. Banyak desa yang sampai hari ini belum punya akses jalan yang layak,” kata Apansyah, pada Selasa (03/06/2025).
Terus juga, Apansyah menilai, ketika jalan rusak dan akses terbatas, tentunya itu akan sangat mengganggu mobilitas masyarakat, yang menggantungkan hidup dari perdagangan dan layanan dasar, apalagi saat musim hujan.
“Kalau jalan rusak saat musim hujan, bisa berbulan-bulan tidak tersentuh perbaikan. Akibatnya, warga yang bergantung pada jalan itu untuk berdagang atau mengakses layanan dasar jadi sangat dirugikan,” ujar Apansyah.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim, dari total 931 kilometer jalan provinsi, baru 763 kilometer yang masuk kategori baik.
Sisanya, sekitar 168 kilometer, masih dalam kondisi rusak dan tersebar di delapan kabupaten/kota. Faktor utama kerusakan jalan disebut berasal dari buruknya sistem drainase serta lambannya penanganan saat terjadi kerusakan.
Tahun ini, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk sektor Bina Marga. Dana tersebut direncanakan untuk peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan rutin, hingga pembangunan jembatan. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak hanya menyasar proyek-proyek besar di wilayah strategis.
“Pemerataan itu penting. Dari kawasan pesisir, pedalaman, sampai jalur penghubung antardesa—semuanya harus masuk dalam rencana pembangunan. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tandas Apansyah.
Terkait rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda–Bontang yang digadang-gadang sebagai proyek strategis nasional, Apansyah menyatakan dukungannya. Namun ia menegaskan bahwa proyek besar tidak boleh menutupi kebutuhan mendasar masyarakat di desa-desa.
“Tol memang proyek strategis, tapi jalan penghubung desa juga harus jadi perhatian. Jangan sampai masyarakat kecil merasa dilupakan,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
