Timeskaltim.com, Samarinda – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, kritik datang dari Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui salah satu anggotanya yang berasal dari daerah pemilihan Kutim, Apansyah.
Ia mengungkapkan, keprihatinannya terhadap ketertinggalan fasilitas dasar yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Kutim.
“Jalan penghubung antara Sangatta dan Bengalon sangat memprihatinkan. Padahal ini jalur vital, bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk industri, khususnya tambang,” tegas Apansyah, pada Selasa (03/06/2025).
Ia mengatakan, dirinya bersama tim telah meninjau langsung kondisi di lapangan, termasuk di sekitar area operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC). Namun, menurutnya, hingga kini belum ada tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut, lantaran perusahaan belum mengantongi izin resmi.
“Kami sudah turun langsung ke lapangan, termasuk ke sekitar KPC. Sayangnya, belum ada aksi nyata karena perizinannya belum keluar,” jelasnya.
Apansyah menilai, ketimpangan pembangunan di Kutim sangat mencolok. Dari 18 kecamatan yang ada, sebagian besar masih kesulitan mendapatkan akses jalan yang layak, air bersih, dan listrik yang stabil.
Situasi ini mencerminkan lemahnya perhatian terhadap pembangunan daerah, terutama di wilayah yang seharusnya menjadi prioritas karena kontribusi ekonominya.
Meski begitu, ada secercah harapan. Proyek pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan Kutim dengan Kabupaten Berau dijadwalkan rampung pada 2026. Termasuk di dalamnya pembangunan Jembatan Nibung yang menjadi salah satu infrastruktur strategis dalam rute tersebut.
“Setidaknya di tahun 2026 nanti, jalur dari Kutim ke Berau sudah bisa digunakan. Ini kemajuan yang patut diapresiasi,” katanya.
Namun persoalan infrastruktur ternyata bukan hanya milik Kutim. Apansyah juga menyinggung kondisi serupa di Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Di Berau, sejumlah wilayah juga masih tertinggal dari sisi akses jalan dan utilitas dasar. Sedangkan di Bontang, masalah banjir akibat buruknya sistem drainase menjadi perhatian utama.
“DPRD sudah mendorong normalisasi saluran air sebagai solusi jangka panjang untuk Bontang. Ini perlu dilakukan secara konsisten,” ujarnya.
Dalam konteks tanggung jawab korporasi, Apansyah menekankan pentingnya kontribusi perusahaan tambang terhadap infrastruktur yang mereka manfaatkan.
“Kami ingin tahu sejauh mana komitmen mereka. Ini bukan cuma soal industri, tapi juga dampaknya terhadap masyarakat sekitar,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti jalur lain yang mengalami kerusakan berat, yakni jalan Sangatta menuju Rantau Pulung. Menurutnya, kondisi di jalur ini tak jauh berbeda dengan rute Sangatta-Bengalon yang kini banyak dikeluhkan warga.
“Jalan dari Sangatta ke Rantau Pulung juga rusak parah. Semua ini harus jadi perhatian bersama, antara pemerintah dan swasta,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
