Timeskaltim.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, menyebut dokumen ini sebagai penanda dimulainya era baru pembangunan daerah pasca Pilkada 2024.
Menurut Hamas, RPJMD tersebut telah memasukkan dua program strategis yang menjadi ciri khas kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yakni GratisPol (Gratis Pelayanan Optimal) dan JOSPOL (Jokowi–Seno Politik Pembangunan Lokal).
“Polanya sekarang bukan lagi ‘Kaltim Berdaulat’. Kita memasuki fase baru pembangunan dengan orientasi pada pelayanan dasar yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Hamas belum lama ini.
Ia menekankan, perubahan pendekatan ini harus menjadi perhatian utama DPRD dalam pembahasan lanjutan. Hamas berharap, program unggulan tersebut bisa memberi dampak signifikan, terutama dalam peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kaltim.
“Tiga hal itu harus jadi prioritas lima tahun ke depan. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah indikator utama kesejahteraan,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Hamas mengingatkan bahwa masyarakat tengah menanti realisasi janji-janji politik yang disampaikan saat masa kampanye.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD, mengingat pemerintahan Rudy–Seno baru berjalan dalam masa 100 hari kerja pertama.
“Kita semua sedang menunggu pembuktian. Dalam beberapa bulan ke depan, kita akan lihat bagaimana visi dan misi mereka diwujudkan secara konkret di lapangan,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
