Timeskaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Samarinda.
Menurutnya, langkah-langkah yang selama ini dilakukan masih terlalu parsial dan belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
“Kita butuh blueprint yang jelas dan komprehensif. Jangan lagi ada penanganan yang setengah-setengah. Semua elemen seperti kolam retensi, folder, dan normalisasi drainase harus dirancang saling terhubung,” ujar Ananda dalam keterangannya, pada Jumat (30/05/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, bahwa upaya penanggulangan bencana di ibu kota Kaltim tak cukup hanya dengan reaksi cepat saat bencana datang, tetapi harus dimulai dari perencanaan jangka panjang yang matang dan terukur.
Meski demikian, dia juga mengapresiasi respons cepat pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana banjir yang kembali melanda sejumlah titik di Samarinda. Ia mencatat bahwa durasi genangan air kini cenderung lebih singkat dibandingkan kejadian serupa lima tahun lalu.
“Kalau kita jujur, sekarang air jauh lebih cepat surut. Ini menunjukkan ada perbaikan dalam penanganannya. Tapi jangan berhenti di sini. Kita harus naik kelas ke pendekatan yang lebih strategis,” katanya.
Dalam konteks dukungan politik dan anggaran, Ananda memastikan DPRD Kaltim siap mengawal dan membackup program-program pengendalian banjir, termasuk penyediaan dana darurat yang dapat diakses melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Dari sisi anggaran, kami di DPRD siap mendukung. Dana tak terduga bisa digunakan untuk penanganan cepat, selama perencanaannya jelas dan berdampak langsung ke masyarakat,” ucapnya.
Disisi lain, Ananda juga sempat menyinggung terkait bencana longsor yang terjadi di kawasan Jalan Gerilya, ia menyampaikan keprihatinan mendalam. Peristiwa itu menyebabkan empat rumah rusak dan menimbun enam orang, salah satunya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk korban dan keluarga. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa mitigasi bencana harus lebih serius,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Ananda, akan terus mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan.
“Menangani banjir dan longsor bukan perkara mudah. Tapi kalau semua dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dampaknya pasti bisa diminimalkan,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
