Timeskaltim.com, Balikpapan – DPRD Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal, dengan mendorong penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah Ke-5 Tentang Prioritas Kebijakan Publik, yang berlangsung di Kecamatan Balikpapan Timur, Minggu (25/5/2025).
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sayid Muziburrachman menegaskan, demokrasi sejati tidak hanya diwujudkan melalui proses Pemilu atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Lebih dari itu, demokrasi harus terus dihidupkan dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka, adil, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Penetapan prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan warga sangat penting untuk memastikan, bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tegas Muziburrachman.
Ia menambahkan, pendekatan teknokratik yang berbasis data harus berjalan beriringan dengan aspirasi warga agar kebijakan yang dihasilkan bersifat tepat sasaran dan berkelanjutan.
Prinsip inklusivitas, menurutnya, merupakan fondasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
“Semakin banyak warga yang dilibatkan, semakin kuat legitimasi kebijakan yang diambil. Kami di DPRD Kaltim berupaya menjaga ruang partisipasi ini tetap terbuka dan aktif,” tambahnya.
Dalam kegiatan ini, Muziburrachman turut memaparkan pentingnya memahami konsep dasar kebijakan publik.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang disusun oleh pemerintah, untuk mengatasi persoalan publik serta mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat.
“Setiap kebijakan berdampak langsung terhadap kehidupan kita. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan dirumuskan dan bagaimana mereka bisa turut terlibat dalam proses tersebut,” ujar Muziburrachman.
Menurutnya, prioritas dalam kebijakan publik tidak hanya soal memilih isu yang paling mendesak, tapi juga tentang bagaimana keputusan itu dibuat berdasarkan analisis yang matang, partisipasi masyarakat, dan kepentingan bersama.
Melalui forum semacam ini, DPRD Kaltim berharap mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan cara hidup bersama yang menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan public.(Wan)
