Kutai Timur – Rapat Paripurna (Rapur) Ke-19 DPRD Kutai Timur untuk masa persidangan Ke-1 tahun sidang 2024-2025 digelar pada Kamis (21/11/2024) malam. Rapat tersebut membahas penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi. Hadir pula dalam rapat tersebut Pjs Bupati yang diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ade Achmad Yulkafilah, Sekretaris Dewan (Sekwan) Juliansyah, 21 anggota DPRD Kutim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Saat membuka rapat, Ketua DPRD Jimmi mengungkapkan pentingnya APBD sebagai instrumen fiskal yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian daerah.
“APBD merupakan instrumen kegiatan fiskal bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian, serta menjalankan program pemerintah dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah,” ujarnya.
Jimmi menambahkan, penyusunan APBD diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara pemerintah daerah dan DPRD.
Setelah kedua dokumen tersebut disepakati, KUA dan PPAS akan menjadi dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
“Rancangan ini disampaikan bersama nota keuangan sebagai dokumen pendukung pembahasan, sesuai dengan amanat Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” tutup Jimmi.
Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam proses pembahasan APBD 2025, yang diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.ADV
