Kutai Timur – Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum telah disahkan, Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui, menegaskan bahwa keberhasilan implementasinya bergantung pada berbagai faktor di lapangan, termasuk komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antarinstansi terkait.
“Tantangan terbesar bukan hanya pada pengesahan perda, tetapi pada bagaimana perda tersebut diimplementasikan di lapangan. Seringkali kendala muncul dari kurangnya komunikasi, minimnya sumber daya, dan koordinasi antarinstansi yang kurang optimal,” ujar Yan (19/11/2024).
Lebih lanjut, Yan menjelaskan bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas Perda.
Dengan pemahaman yang baik tentang aturan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib.
“Jika masyarakat sudah memahami dan mendukung tujuan perda, maka penegakan hukum akan lebih mudah dilakukan. Kita berharap masyarakat bukan hanya sekadar mematuhi aturan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Yan menyerukan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap implementasi Perda ini.
DPRD Kutim bersama Satpol PP dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kerja sama untuk memastikan setiap elemen Perda diterapkan dengan maksimal.
“Dukungan masyarakat, ditambah dengan sinergi antarinstansi, akan menjadi kunci keberhasilan Perda ini. Kami ingin memastikan bahwa aturan ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Yan.
Dengan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan semua pihak, Yan optimis bahwa implementasi Perda Ketertiban Umum dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di Kutai Timur.ADV
