Timeskaltim.com, Samarinda – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim soal pemangkasan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) menuai sorotan publik. Anggaran yang mulanya Rp 500 M berasal dari anggaran murni Rp 250 M dan Rp 250 M anggaran perubahan.
Bertolak belakang dari yang diusulkan, pada kenyataannya anggaran tahun ini untuk APBD murni hanya sebesar Ro 200 miliar atau sekitar 40 persen dari tahun sebelumnya.
Kemudian, pada APBD perubahan, anggaran yang diberikan hanya 20 miliar dengan total keseluruhan 220 miliar atau 46 persen dari tahun sebelumnya. Dengan total penerima beasiswa untuk mahasiswa sekitar 47 ribu orang.
Akibat dari pemangkasan tersebut memberikan efek kejut pada sejumlah penerima BKT. Pasalnya, telah mengurangi secara drastis jumlah pemerima dari target awal sekitar 295 ribu yang sebelumnya terdaftar. Namun, hanya 47 ribu yang diterima.
Hal ini turut mendapatkan kritik tajam dari pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, saat dihubungi melalui sambungan telpon WhatsApp, pada Kamis (18/09/2024) pukul 11.28 Wita.
Ia mengungkapkan bahwa, ada upaya Pj Gubernur Kaltim untuk abai terhadap keberlanjutan pendidikan di Kaltim.
“Seharusnya dengan Rp 22,19 T APBD dan 4,05 juta jumlah penduduk Kaltim, tidak boleh ada sebenarnya itu pemangkasan untuk biaya BKT, ini sungguh menyedihkan sekali,” ungkap Purwadi.
Disebutkan Purwadi, bahwa kondisi Kaltim saat ini masih memprihatinkan. Mulai dari kondisi pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan dasar lainnya.
Menurutnya, beberapa kampus di Kaltim minim sekali mendapatkan sentuhan dari pemerintah Provinsi. Sama halnya dengan seluruh sekolah yang ada diteras Kalimatan Timur (kawasan perbatasan).
“Bagaimana mungkin kita mau bicara generasi emas indonesia di 2045, kalau pejabat daerahnya masih hitung-hitungan dengan beasiswa pendidikan. Syogyanya, Kaltim dengan kondisi SDA yang melimpah ruah ini, biaya pendidikan kita harus ditambah bukan justru dipangkas lagi,” ujarnya.
Selain dari pada itu, ia juga menyinggung soal kebijakan dari menteri keuangan yang ingin mempertimbangkan kuota 20 persen APBN khusus untuk pendidikan.
Sebab kata dia, menteri keuangan pernah mengungkapkan, kalau anggaran 20 persen untuk pendidikan yang awalnya wajib berdasarkan undang-undang pendidikan, akan beralih menjadi wajib kalau keuangan negara dalam keadaan cukup.
“Ini sewaktu-waktu bisa saja mengkhianati amanat undang-undang, dan sudah pasti berdampak langsung ke pendidikan kita di Kaltim, sudah di pusat tidak pasti begitu di daerah juga pelit. Jadi jangan main-main dengan pendidikan,” sebut Purwadi.
Ditambahkan, pemerintah daerah tidak boleh terkesan santai dan memandang sebelah mata beasiswa ini ditengah mahalnya biaya pendidikan. Sebab, ada banyak anak sekolah dan mahasiswa yang justru menjadikan beasiswa ini, sebagai juru kunci penentu masa depan pendidikannya.
“Pada dasarnya kita tidak boleh main-main dengan pendidikan, karena pendidikan ini bicaranya soal masa depan bangsa,” tegasnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah Kaltim masih berkutat dengan kemiskinan, stunting, infrastruktur jalan banyak yang masih rusak, serta kesulitan mengakses internet dibeberapa Kabupaten di Kaltim.
Sehingga harus ada langkah-langkah cepat untuk menyelesaikan masalah ini, bukan justru menambah masalah baru dengan membuat luka pelajar dan mahasiswa. Dengan memangkas anggaran beasiswa yang mereka harapkan.
“Sebagai pejabat publik, Pj Gubernur Kaltim harus memperlihatakan political will terhadap kondisi pendidikan Kaltim hari ini,” pungkasnya. (Has/Wan)
