Timeskaltim.com, Kutim – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut terhadap kerusakan infrastruktur jalan. Salah satunya PT Kaltim Prima Coal yang berperan besar atas rusaknya Jalan Rantau Pulung.
Meskipun demikian, Jimmi tidak bisa secara gamblang menyebutkan secara langsung bahwa kerusakan jalan sepenuhnya akibat aktivitas perusahaan, Jimmi mengakui bahwa aktivitas perusahaan memang memberikan dampak pada kondisi jalan.
“Adanya dampak dari perusahaan atas kerusakan jalan yang ada di Kutai Timur kita tidak berani menyebutkan secara langsung seperti itu karena otomatis mereka merekrut dari pekerjanya kita, sama-sama diuntungkan,” ujar Jimmi. Menurutnya, ada simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat setempat, dimana perusahaan memberikan lapangan pekerjaan bagi warga lokal.
Namun, Jimmi juga menekankan bahwa dampak negatif seperti kerusakan jalan tidak bisa diabaikan begitu saja. “Selalu ada dampaknya memang salah satunya ya jalan rusak,” lanjutnya. Meski demikian, ia menekankan pentingnya mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah ini.
“Kan bisa sama-sama cari jalan dan solusi untuk sama-sama enak ke depan, baik soal jalan ataupun yang lain,” imbuh Jimmi. Menurutnya, dialog dan kerja sama antara perusahaan dan pemerintah daerah adalah kunci untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Jimmi mengusulkan bahwa perusahaan harus lebih aktif berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan yang mereka gunakan. “Perusahaan-perusahaan sebaiknya berkontribusi lebih dalam pemeliharaan infrastruktur melalui program CSR mereka,” kata Jimmi. Ini tidak hanya akan membantu mengurangi beban pemerintah daerah tetapi juga akan memastikan bahwa infrastruktur tetap dalam kondisi baik untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.
Sebagai tindak lanjut, Jimmi mengusulkan pembentukan forum diskusi reguler antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu yang muncul terkait dampak operasional perusahaan. “Dengan dialog yang terbuka, kita bisa menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Jimmi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek perbaikan jalan. “Kita harus memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan digunakan secara efektif dan efisien,” tegasnya.
Diharapkan dengan adanya kerjasama yang erat antara perusahaan dan pemerintah daerah, masalah kerusakan jalan dapat diminimalisir. Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kutai Timur. (SH/ADV)
