Timeskaltim.com, Kutim – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menegaskan bahwa dalam pemberian bantuan dana, tidak boleh ada perbedaan antara organisasi masyarakat (ormas) berlabel plat merah maupun ormas umum. Yang terpenting adalah kontribusi nyata yang diberikan ormas tersebut kepada masyarakat.
“Saya kira silakan saja, baik itu ormas plat merah maupun ormas umum. Bagi saya, yang lebih penting adalah tujuan dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar Novel Paembonan. Ia menekankan bahwa setiap ormas, baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun independen, harus mampu menunjukkan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.
Novel mencontohkan bahwa ada berbagai ormas dan paguyuban, baik plat merah maupun non-plat merah, yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kalau ada ormas yang punya program dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, saya angkat jempol. Tapi kalau hanya menerima uang untuk kepentingan segelintir orang, saya tidak sepakat,” tegasnya.
Menurutnya, dana yang dialokasikan untuk ormas berasal dari uang rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan bersama. “Ini uang rakyat, uang kita bersama yang harus digunakan untuk kebaikan masyarakat. Kalau ormas hanya terima uang tanpa ada program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, saya sebagai wakil rakyat tidak akan setuju,” jelas Novel.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap bantuan yang diberikan kepada ormas harus didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas. “Ormas yang menerima bantuan harus punya rekam jejak yang baik dan program kerja yang jelas,” tambahnya.
Novel Paembonan menekankan bahwa baik ormas plat merah maupun umum, semua harus mampu menunjukkan hasil kerja nyata di lapangan. “Masyarakat harus bisa melihat dan merasakan manfaat dari program-program yang dijalankan ormas tersebut,” ujarnya.
Dengan demikian, Novel Paembonan menegaskan bahwa dalam pemberian bantuan kepada ormas, yang terpenting adalah dampak positif dan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Transparansi dan tanggung jawab menjadi kunci utama dalam memastikan dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. (SH/ADV)
