Timeskaltim.com, Samarinda – Polemik rencana pembangunan terowongan gunung manggah, Samarinda Kota, masih menyimpan banyak segudang pertanyaan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani.
Diketahui, proyek terowongan di Jalan Sultan Alimudin menghubungkan menuju Jalan Kakap tersebut, merupakan langkah strategis untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di kawasan gunung manggah.
Angkasa menggubris, terkait target pembangunan yang digadang-gadang menelan angka miliaran rupiah itu, belum membuahkan hasil yang maksimal. Apalagi, berdasarkan program pembangunan Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak ini, bakal rampung pada awal tahun 2024 ini.
“Kami dari komisi III mempertanyakan kelanjutan proyek strategis milik pemkot Samarinda ini karena proyek yang senilai Rp 395 miliar ini memang sudah dikebut sejak tahun 2022 lalu dan seharusnya akan dapat rampung sesuai target di tahun ini,” ucap Angkasa, di Samarinda, pada Selasa (23/1/2024).
Komisi III DPRD Samarinda memberikan beberapa catatan penting dalam proyek MYC trowongan ini. Seperti pemenuhan ANDALALIN (Analisis Mengenai Lalu Lintas Jalan), analisis dampak lingkungan, hingga project pembangunan fisik.
“Karena dari pengakuan Dinas Perhubungan (Dishub) belum ada, dan terpenting kegiatan pembangunan tersebut juga harus menuangkan hasil analisis dampak lalu lintasnya,” ungkapnya.
Selain itu, ia membeberkan bahwa berdasarkan informasi yang pihaknya terima, terkait tembusan terowongan di segmen Jalan Kakap hingga saat ini jalan tersebut masih menjadi persoalan di antara pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemkot Samarinda.
“Yang kami ingin tahu apakah persoalan itu sudah benar-benar clear atau belum, karena yang kita ketahui september nanti harusnya terowongan ini sudah selesai terbangun,” pungkasnya. (Adv/Nik/Wan)
