Timeskaltim.com, Samarinda – Proyek Teras Samarinda salah satu dari sekian megaproyek milik pemerintah kota (Pemkot) Samarinda telah digenjot dari 2023 lalu. Namun, hingga saat ini belum juga rampung dari target.
Sebagai informasi, pengerjaan proyek ini ditargetkan selesai pada APBD 2023 untuk tahap satunya. Selanjutnya, akan dilanjutkan pada tahap dua pada tahun 2024.
Sebelumnya, Walikota Samarinda Andi Harun menyebut jika keterlambatan tersebut lantaran menggunakan bahan baku material proyek yang berasal dari Belgia.
Menyikapi hal tersebut, Purwadi, seorang pengamat dari Universitas Mulawarman memberikan pandangannya terkait keterlambatan proyek teras Samarinda ini.
Menurutnya, masalah logistik yang disebutkan menjadi kendala utama seharusnya telah diantisipasi dalam perencanaan awal.
“Bagi orang ekonomi itu melihatnya bagaimana perencanaan di awal, apakah tidak ada antisipasi jika terjadi kesulitan logistik, apakah memang harus dari sana (Belgia), atau apakah bahan bakunya ini tidak ada di dalam negeri,” ujar Purwadi saat diwawancarai via telepon, Rabu (17/1/2024).
Purwadi menyatakan bahwa perencanaan yang kurang matang terlihat dari kurangnya skenario antisipatif terhadap kesulitan logistik. Padahal, total anggaran tersebut mencapai sebesar 700 miliar.
Meskipun material berasal dari luar negeri, dikatakan Purwadi, harus tetap bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu terkait rencana berikutnya, alternatif keduanya, hingga komplementer dan substitusinya.
“Itupun bisa sama persis karena menyangkut proyek fisik kan, atau ada perbedaan sedikit yang bisa ditoleransi. Karena kalau tidak bisa ditoleransi nantikan bisa jadi temuan,” jelasnya.
Hal ini tentu bukan hanya berdampak terhadap finansial masyarakat, tapi juga potensial menggeser alokasi anggaran 2023, serta berpotensi merugikan sektor lain.
Dirinya juga mempertanyakan terkait urgensi dalam kebutuhan impor bahan baku dari luar negeri, sementara dalam negeri memiliki potensi manufaktur BUMN yang dapat mendukung proyek tersebut.
“Memangnya harus dari negara lain kah, tidak ada dalam negeri kah, katanya industri dalam negeri, kita kan punya manufaktur seperti BUMN, apakah industri dalam negeri tidak bisa mensupport itu,” tegasnya.
Terkait prioritas proyek teras Samarinda, akademisi dari FEB Unmul itu juga mempertanyakan kesesuaian dengan janji politik walikota sebelumnya atau hanya muncul secara tiba-tiba.
Purwadi juga menekankan pentingnya klarifikasi ke DPRD untuk memastikan pemahaman dan persetujuan terhadap proyek tersebut.
Terakhir, ia berharap jika proyek ini berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah dan berdampak pada ekonomi masyarakat
“Selama ini kita slogannya ingin menaikkan UMKM, agar slogan ini tidak hanya slogan, maka harus dijalankan. Jangan sampai slogannya cintai produk dalam negeri tetapi semuanya kita impor,” tutupnya. (Bey/Wan)
