TimesKaltim.com, Jakarta– HM Jauhar Effendi Selaku Assisten I Sekdaprov Kaltim, mewakili Wakil Gubernur Hadi Mulyadi membuka acara Sosialisasi dan Konsolidasi Kebijakan Baru Pelatihan Manajerial Latsar CPNS, Latsar PPPK dan Sosial Kultural, Senin (8/11/2021).
Kegiatan dilaksanakan di Kantor Badan Penghubung Jakarta, dengan menghadirkan narasumber utama Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
Sosialisasi dan Konsolidasi ini dilaksanakan secara hybrid yakni luring dan daring. Diikuti oleh jajaran BPSDM Kaltim dan BKPPD, BKPP Kabupaten/Kota se-Kaltim dan Kantor Penghubung, Widyaiswara dan Penjamin Mutu Pelatihan, yg juga sebagai anggota TGUPP, Abdus Samad.
“Kebijakan di bidang pengembangan kompetensi ASN akan diberlakukan mulai Tahun 2022. Terutama terkait Pelatihan Manajerial, Latsar CPNS (pola pelaksanaan dan pembiayaan). Selain itu juga akan dilakukan pelatihan Sosial Kultural, terutama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ungkap Jauhar saat dihubungi via telepon, Selasa (9/10/2021).
Deputi Bangkom ASN menjelaskan bahwa setiap ASN minimal harus mengikuti pelatihan sebanyak 20 jam/tahun. Sedangkan, P3K maksimal mengikuti pelatihan sebanyak 24 jam/tahun.
Penilaian kinerja bulanan atau tahunan sudah tidak tepat. Jenjang hirarki tidak diperlukan. Kondisi pandemi, globalisasi, milenial, digital memaksa pemerintah untuk melakukan desrupsi atau perubahan besar.
“Era desrupsi adalah terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua tatanan atau sistem lama ke sistem baru,” tutup Jauhar.
