SANGATTA – Agusriansyah Ridwan Anggota DPRD Kutai Timur, mengungkapkan pendapatnya terkait kabar perumahan dan kebijakan pembangunan tentang infrastruktur.
“Tidak ada korelasi yang jelas terkait setiap kebijakan yang diterapkan,” ungkapnya saat ditemui.
Menurut Agus, pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) yang dilakukan di luar perumahan, selama ini sudah dilangsungkan oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Meskipun ada pernyataan yang mengindikasikan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Menurut saya, ini adalah masalah yang memerlukan diskusi dan pertimbangan yang mendalam,”ujarnya.
Dia juga mengatakan jika pembangunan di Kutim akan tampak teratur lebih baik, jika dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip Lingkungan yang Ditentukan oleh Tata Ruang (LDTR) yang sudah ditetapkan.
Dalam hal ini diperlukan, kelanjutan tentang kebijakan di bawah kepemimpinan yang berbeda, dan terpenting tentang hal fitur dasar.
“Pendapat saya, bahwa kebijakan baru tidak perlu diterapkan, kecuali jika ada kebutuhan untuk mengatasi masalah khusus yang belum ditangani sebelumnya,” Kata Agus belum lama ini.
Ada beberapa faktor yang disoroti oleh Agusriansyah, dia menyoroti dua faktor yang diantaranya yaitu, fluktuasi keuangan yang dapat mempengaruhi percepatan infrastruktur, serta pentingnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat.
“Saya yakin, jika kondisi keuangan terus berkembang seperti sekarang dan sistem (SIPD) berjalan dengan baik, pembangunan dapat dijalankan secara efisien di pemerintah daerah,” jelasnya.
Agus juga mengatakan, jika beberapa kecamatan telah memiliki RTDR dan LPP perubahan dalam proses perbaikan.
Dia juga menyampaikan bahwa berbagai kebijakan yang ada, telah diterapkan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga pembangunan tampak lebih teratur.
Dia berpendapat jika, Kaltim secara penyajian, telah berhasil dalam mengatasi hambatan terutama dalam pembangunan.
“Oleh karena itu pentingnya peran DPRD dalam mengawasi suprastruktur dan mendorong partisipasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa untuk memberikan kritik yang konstruktif dalam memajukan pembangunan dan infrastruktur,” tutupnya. (Adm)
